telusur.co.id - Selain bergabung dengan Blok Ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan (BRICS), saat ini Indonesia juga tengah dalam proses untuk bergabung (aksesi) dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kedua langkah ini diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta membantu Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berstatus sebagai negara aksesi OECD, pasca disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia yang secara resmi diserahterimakan dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024.

Langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dan OECD tersebut menjadi perhatian khusus dari banyak pihak di luar negeri, tidak terkecuali Uni Eropa yang saat ini juga sedang dalam proses negosiasi perjanjian dagang IU-CEPA dengan Indonesia. Oleh karena itu BKSAP DPR RI memandang perlu untuk melakukan pertemuan dan dialog dengan Parlemen Eropa, khususnya Komisi Luar Negeri (AFET), dalam rangka bertukar pikiran dan mempelajari praktik dan pengalaman terbaik dari proses aksesi di setiap negara.

Pada pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Parlemen Eropa di Strasbourg Perancis tersebut, Delegasi BKSAP dipimpin oleh Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS dalam sambutannya menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI mendukung penuh aksesi Indonesia ke OECD dan berharap bahwa pertemuan dan dialog dengan Parlemen Eropa khususnya AFET, dapat membantu mendorong proses aksesi tersebut.

“Kami di DPR RI juga ingin menegaskan kembali dukungan kami dalam pelaksanaan Peta Jalan Aksesi Indonesia. Kami menyadari bahwa DPR RI sebagai parlemen Indonesia memiliki peran penting dalam aksesi ini. Terutama, dalam perumusan peraturan dan kerangka egislative yang selaras dengan rekomendasi OECD dan agenda serta kapasitas nasional kami”. Demikian disampaikan oleh Politisi PKS tersebut kepada David Mc Allister, selaku Ketua Komisi Luar Negeri (AFET) Parlemen Eropa.

Mardani Ali Sera juga menyampaikan, bahwa sebagai mitra konstruktif pemerintah, sudah sewajarnya parlemen dilibatkan sejak awal proses aksesi, khususnya dalam merumuskan legislasi yang diperlukan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga dari Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo dari Fraksi Partai Demokrat, Anggota BKSAP Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS, serta Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa, Andri Hadi.[]