telusur.co.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan penerapan PSBB ketat yang kembali diambil pemprov DKI membuat pro kontra dan silang pendapat antara pemerintah pusat (pempus) dan pemprov DKI. Padahal Satgas Covid-19 yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, menyatakan Pemprov DKI selalu konsultasi terkait kebijakan yang diambil.

"Sering terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan Pemprov & Pempus ada ketidaksinkronan kebijakan. Harmonisasi antara Pempus-Satgas-Pemda harus diperbaiki," ujar Mardani, Rabu.

Masyarakat lelah melihat silang pendapat yang kerap terjadi. Padahal Pemprov DKI selalu koordinasi ke Pempus melalui Satgas & ini turut diakui Doni Monardo. Kecuali jika Pempus tidak mengakui Satgas sebagai lembaga formal.

Pelajaran lain yang bisa diambil, pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan yang tegas. Terlebih, apabila itu menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat, ekonomi dapat diraih kembali. Nyawa yang hilang tidak akan dapat dibeli dengan biaya berapa pun.

"Pemerintah mestinya menjadi sosok yang sayang dan peduli terhadap keselematan masyarakat, tidak hanya berpikir untung-rugi seperti pengusaha," tandasnya. [ham]