telusur.co.id, Pemerintah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keberpihakan pada produksi dalam negeri bukanlah omong kosong, tetapi keberpihakan yang secara sungguh-sungguh agar menggunakan belanja produk dalam negeri Indonesia.
“Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah atau meng-kosmetik-kan produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada marketplace,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers: Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, yang berlangsung secara hibrida dari Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/03/2022).
Turut hadir dalam acara itu yakni, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki; Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam (mewakili Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno); serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Azwar Anas.
Menkominfo mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan, memberikan peluang promosi, serta melakukan aksi nyata dan afirmatif untuk memberikan dukungan atas produk-produk dalam negeri.
“Kepada Pemerintah dan BUMN, Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan langkah afirmatif tidak di atas kertas saja. Namun, harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konkret," ungkapnya.
Menurut Menteri Johnny, hal itu akan di-monitorday-to-day agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama.
“Dan jika tidak, Presiden Joko Widodo mengingatkan bukan tidak mungkin untuk melakukan re-shuffle,” kata Johnny.
Pemerintah daerah, lanjut Menteri Johnny, juga akan diawasi komitmen dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius.
“Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," tegasnya.
Hal yang sama berlaku pula pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Johnny, Apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang saham akan dilakukan secara serius.
“Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita,” kata Menteri Johnny.
