telusur.co.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengadakan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (24/10/2025) untuk membahas program strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam diskusi tersebut, keduanya menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai program-program yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Ada beberapa hal yang kami bahas, terutama terkait program-program strategis dari Presiden Prabowo, yang memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan Pak Gubernur," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.
Salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah data sosial ekonomi. Gus Ipul menekankan bahwa selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal yang dapat digunakan secara konsisten. Untuk itu, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan data dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dikelola oleh BPS.
“Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting. Dengan satu data Indonesia, program-program sosial akan lebih tepat sasaran dan terhindar dari ego sektoral yang sering menghambat,” jelas Gus Ipul.
Ia berharap, dengan adanya data tunggal, program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, bisa lebih terarah. Selain itu, penerima manfaat juga akan diarahkan untuk menjadi lebih mandiri melalui program pemberdayaan sosial.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa target ke depan adalah agar keluarga penerima bansos bisa "naik kelas", yaitu beralih dari bantuan sosial ke program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan. "Kami akan segera tindak lanjuti dengan tim untuk membuat target-target yang lebih jelas," tambahnya.
Selain itu, Gus Ipul mengapresiasi dukungan Pemerintah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Saat ini, sudah ada tiga titik Sekolah Rakyat Rintisan di Jakarta yang menggunakan gedung sementara milik Kemensos. Ia berharap, Pemprov DKI dapat menyediakan lahan untuk sekolah permanen.
"Kami harap Pak Gubernur bisa memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen di Jakarta," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan segera melakukan pembahasan untuk mengusulkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen. "Pemerintah DKI akan mempersiapkan lahan, dan pembangunan sekolah permanen akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan APBN," jelasnya.
Pramono Anung juga menyatakan dukungannya terhadap integrasi data sosial untuk memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap membuka akses data yang dimiliki, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Muda (KJMU), untuk mendukung kebijakan yang lebih terkoordinasi.
“Dengan sinergi yang baik, Jakarta bisa menjadi role model dalam penanganan kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,” tutup Pramono.
