telusur.co.id - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pengembangan pasar keanekaragaman hayati global harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini berada di garis depan upaya konservasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat menjadi pembicara dalam forum tingkat tinggi Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific yang digelar dalam rangkaian London Climate Action Week di London, Inggris, Rabu (24/6/2026) waktu setempat.

Dalam forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan internasional di bidang lingkungan dan pembiayaan alam itu, Indonesia menyampaikan posisi resminya terkait tata kelola pasar keanekaragaman hayati internasional.

Kehadiran delegasi Indonesia sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap perkembangan instrumen ekonomi lingkungan yang tengah dibangun pemerintah.

Dalam paparannya, Jumhur menekankan bahwa keberhasilan skema kredit keanekaragaman hayati tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar dan investasi, tetapi juga oleh sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjaga ekosistem secara langsung.

"Izinkan saya menegaskan bahwa fondasi utama dari kredit keanekaragaman hayati yang sukses adalah pemberian manfaat yang adil dan merata bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang melakukan kerja keras nyata dalam konservasi di lapangan," ujar dia seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, pasar keanekaragaman hayati global tidak boleh mengabaikan aspek keadilan sosial.

Sebaliknya, instrumen tersebut harus menjadi sarana untuk memperkuat peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Jumhur menjelaskan, Indonesia saat ini tengah mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas sebagai fondasi utama tata kelola pasar lingkungan di masa depan.

Sebagai instansi penanggung jawab utama, KLH/BPLH juga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Upaya itu melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat adat.

Dalam forum yang sama, Jumhur turut menginisiasi pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits.

Forum regional itu diharapkan menjadi wadah untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat kerja sama teknis, serta memastikan kepentingan negara-negara Asia-Pasifik mendapat ruang yang setara dalam perkembangan pasar keanekaragaman hayati global.

Jumhur menerangkan, kerja sama regional menjadi penting agar negara-negara berkembang tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk arah dan standar pasar lingkungan internasional.

Menutup penyampaiannya, dia mengajak komunitas global untuk melihat investasi terhadap alam sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen keuangan dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia," pungkas Jumhur. 

Laporan: Malik Sihite