Moment buka puasa bersama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla serta para pimpinan lembaga negara yang digelar Ketua DPR Bambang Soesatyo di rumah dinasnya, dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menyampaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi pemerintah Jokowi saat ini.
“Saya waktu itu membisikkan ke Presiden masalah ekonomi sebenarnya. Saya ngomong sama beliau, Pak saya tahu mengapa ekonomi itu jatuh, dan bapak tidak mau memperbaiki itu dari awal. Saya ngomong sejak pertama, sejak enam bulan bapak dilantik. Dan itu tidak mau diperbaiki, dan ini efeknya sekarang,” terangnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin malam (28/5/18)
Padahal, politisi dari PKS itu menyebut bahwa Presiden Jokowi mewarisi satu ekonomi yang relatif baik, karena pada zaman sebelumnya (era Presiden SBY) itu, melompati APBN itu sampai dua kali. Akan tetapi, tiba-tiba sekarang terjadi stagnasi, di mana pertumbuhan ekonomi relatif melambat.
Kepada Jokowi, Fahri menyampaikan bahwa pertumbuhan 5 persen itu hanya bisa mengungkit APBN dari sekitar Rp 2.039 triliun pada awal SBY memerintah, sekarang itu menjadi hanya sekitar Rp 2.240 triliun. Jadi, selama 4 tahun Jokowi itu, cuma dapat 2 triliun.
“Hampir empat tahun ini Rp 200 triliun, sementara zaman Pak SBY, 10 tahun itu sekitar Rp 1.700 triliun. Itu akselerasi yang luar biasa. Nah stagnasi ini sudah saya ungkapkan dari awal kepada beliau (Jokowi) bahwa tantangan kita itu adalah penegakan hukum dan khususnya saya katakan tadi kepada beliau pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Lalu kemudian, lanjut Wakil Ketua DPR membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu, Jokowi bertanya usulan apa yang bisa diberikan. Dijawab Fahri bahwa DPR baru saja mensahkan UU Antiterorisme, dan konsepnya itu bisa dipakai dalam memberantas korupsi.
Karena menurut Fahri yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi itu adalah lembaga yang mengkoordinir sebagai leadership dalam pemberantasan korupsi. Itu yang tidak ada sekarang ini. Seharusnya ada semacam BNPT dalam pemberantasan korupsi.
“Lalu dia tanya lebih panjang lagi dan itu saya ceritakan kembali kepada beliau. Tapi intinya saya mengingatkan bahwa 6 bulan setelah beliau dilantik atau bahkan kurang, saya sudah mengatakan ini dan mengingatkan kembali. Saya kira itu,” tutup Fahri Hamzah.[far]
