telusur.co.id - Kalangan MPR RI sepakat untuk mendorong agar Pancasila masuk ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk memantapkan kembali ideologi bangsa.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk "Membentuk Karakter Bangsa, Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan" di Media Center Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (13/7/20).

Anggota MPR RI dari fraksi PPP Saifullah Tamliha menginginkan agar Pancasila masuk ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga ke perguruan tinggi.

"Saya ingin pendidikan Pancasila itu mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi,” kata Saifullah.

Dia menjelaskan, ketika masuk era reformasi, semua produk atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Orde Baru dianggap tidak baik. Akibatnya, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah terdampak, ikut dihilangkan. Tidak hadirnya PMP dalam dunia pendidikan, menurut dia membuat bangsa ini kehilangan roh kebangsaan. 

“Hilang selama reformasi berlangsung,” ujarnya.

Barulah, saat MPR di bawah kepemimpinan Taufik Kiemas, Pancasila kembali disosialisasikan lewat Sosialisasi 4 Pilar MPR. Selama menjadi anggota MPR, Saifullah Tamliha menceritakan kerap melakukan sosialisasi Pancasila. 

“Saya kerap melakukan Sosialisasi 4 Pilar,” terangnya.

Menurutnya, kehampaan materi ideologi di sekolah perlu diisi. Memberi materi Pancasila sejak kecil dikatakan sangat penting sebab pada masa itu materinya mudah masuk ke dalam jiwa anak bangsa. “Jadi Pancasila perlu masuk dunia pendidikan,” tuturnya. 

Dia menuturkan, saat ini sosialisasi Pancasila dilakukan oleh MPR dan BPIP. Namun, jika hanya mengandalkan dua lembaga negara tersebut, menurutnya tidak cukup. Perlu tokoh lain yang melakukan hal serupa, yaitu guru.

Hal senada juga dikatakan Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nabil Haroen. Pria yang karib disapa Gus Nabil itu mengatakan dirinya mendukung Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai ideologi dasar negara Indonesia.

Bahkan, kata Gus Nabil, pendidikan Pancasila bukan saja diterapkan di bangku sekolah seperti SD, SMP dan SMA serta Perguruan Tinggi, melainkan juga perlu masuk di seluruh instansi.

"Termasuk Instansi TNI dan Polri,” sebut Gus Nabil.

Gus Nabil pun berharap semua pihak agar pendidikan Pancasila pelaksanaannya disusun secara matang dan terperinci sebelum masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

“Artinya penerapan Pancasila itu yang implementatif bukan hanya sebagai naratif atau kalimat yang bersifat narasi aja. Jadi, mari kita semua kawal Pancasila ini masuk kurikulum pendidikan agar direalisasi dengan baik,” pungkasnya. [Tp]