telusur.co.id - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyatakan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan disebabkan oleh tuntutan berlebihan serta perubahan sikap dari pihak Washington.

Melalui percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, Araqchi memaparkan jalannya negosiasi intensif yang berlangsung akhir pekan lalu di Islamabad. Ia menegaskan bahwa Iran memasuki perundingan dengan pendekatan bertanggung jawab meski memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap Amerika Serikat.

“Meski terdapat kemajuan pada sejumlah isu, tuntutan berlebihan dan perubahan persyaratan secara terus-menerus dari pihak Amerika menghambat tercapainya kesepakatan,” ujar Araqchi seperti dilansir kantor berita TNA, Selasa, (14/4/2026).

Sementara itu, pihak Prancis menegaskan dukungannya terhadap jalur diplomasi guna meredakan konflik, serta berharap dialog yang berkelanjutan dapat menghasilkan kesepakatan final.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat sebelumnya meningkat tajam menyusul laporan terbunuhnya Pemimpin Revolusi Iran, Ali Khamenei, bersama sejumlah komandan militer. Insiden tersebut kemudian diikuti oleh operasi militer besar-besaran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, serta serangan balasan dari pihak Iran yang berlangsung selama lebih dari satu bulan.

Dalam periode tersebut, Iran mengklaim telah menargetkan instalasi militer AS dan Israel di kawasan, yang menurut mereka menyebabkan kerusakan signifikan dan memperpanjang konflik.

Upaya meredakan situasi dilakukan melalui kesepakatan gencatan senjata selama dua minggu yang dimulai pada 8 April. Momentum ini dimanfaatkan untuk menggelar perundingan di Pakistan, di mana Iran mengajukan rencana sepuluh poin, termasuk penarikan pasukan AS, pencabutan sanksi, serta pengaturan kendali atas Selat Hormuz.

Namun, setelah lebih dari 20 jam pembicaraan, delegasi Iran kembali ke Teheran tanpa kesepakatan. Teheran menilai hasil tersebut mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap komitmen politik Amerika Serikat serta inkonsistensi dalam posisi negosiasi.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Washington terkait tudingan tersebut, sementara komunitas internasional terus mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomatik.