telusur.co.id - Pengamat tata kota, Trubus Rahadiansyah menilai, fenomena parkir liar yang kian meresahkan di sepanjang kawasan Menteng hingga Cikini, Jakarta Pusat, akibat pendekatan aturan yang belum optimal serta lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Hal ini diperparah dengan dugaan adanya kolusi dan keterlibatan berbagai pihak yang mengambil keuntungan.
"Pendekatan aturan tentang parkir itu sendiri belum optimal sehingga parkir liar itu muncul karena belum ada solusi," kata Trubus saat dikonfirmasi, Sabtu (31/5/2025).
"Pemprov belum mencari solusi akar persoalannya. Orang yang parkir liar itu diangkat saja menjadi pegawai, kontrak saja oleh Pemprov, sehingga mereka tidak jadi parkir liar. Karena itu untuk kebutuhan makan sehari-hari dan keluarga, jadi gak ada jalan lain, mereka milih jadi parkir liar itu," sambungnya.
Trubus jga menilai lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Ia menduga ada permainan kepentingan di balik maraknya praktik parkir ilegal ini.
"Dishub itu pengawasannya lemah. Jadi banyak diduga ada ormas, kolusi dengan pihak-pihak lain dan elit-elit dari Pemprov itu sendiri yang terlibat yang mendapatkan keuntungan, seperti ada yang melindungi. Karena mereka sendirian itu gak berani, pasti ada yang melindungi dan ada yang mengawasi," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Trubus mendesak Pemprov DKI untuk proaktif dalam menyediakan kantong-kantong parkir resmi yang memadai. Ia menyarankan pemanfaatan lahan atau gedung kosong yang ada di sekitar area tersebut.
"Pemprov DKI harus menyediakan tempat. Pemprov bisa mencarikan tempat, misalnya di sekitaran taman, mungkin harus ada tempat parkir tersendiri. Kan banyak gedung-gedung yang kosong itu bisa digunakan untuk parkir," paparnya.
Menyinggung secara khusus kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini yang juga kerap diwarnai parkir liar meski memiliki fasilitas parkir internal, Trubus mengindikasikan adanya pihak-pihak yang sengaja mengarahkan kendaraan untuk parkir di luar area resmi.
"Ya karena ada yang gak mengarahkan ke sana (lahan parkir resmi TIM), dan parkir di basement itu terbatas jumlahnya, tidak mencukupi. Dan kemungkinan ada yang mengarahkan di parkir liar itu," ujarnya.
Trubus juga mengkritisi minimnya tindakan nyata dari para pemangku kebijakan, termasuk DPRD.
"Bisa aja itu di Cikini sudah lama gak pernah ada solusinya. Solusinya bisa dimasukkan ke dalam semua (area parkir resmi), tapi kan persoalannya, ya siapa yang mau menegakkan itu? Semua hanya bisa ngomong, DPRD-nya juga banyak omong doang tapi gak pernah ada penindakan apapun," sesalnya.
Trubus menduga kuat bahwa praktik parkir liar ini terus langgeng karena menguntungkan sejumlah pihak, termasuk oknum di internal Pemprov dan organisasi masyarakat yang mungkin bekerja sama dengan pengelola TIM, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Jadi parkir liar itu jadi nyanyian doang, gak ada tindakan dan penyelesaiannya, karena banyak pihak yang diuntungkan di situ, khususnya orang-orang dari Pemprov, dan ormas mungkin kerja sama dengan pengelola TIM-nya itu. TIM itu kan yang mengelola Jakpro dan Pemprov, jadi mungkin bekerjasama dengan Jakpro-nya juga agar parkirnya di luar saja, uangnya gak masuk ke Pemprov," pungkasnya. [Nug]
Laporan: Alfarisi
