telusur.co.id - Pemerintah tengah menyusun langkah besar untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Salah satunya, dengan membentuk portal perlindungan sosial digital yang akan mengintegrasikan data antar-lembaga guna mencegah penyalahgunaan bantuan.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya percepatan pembangunan portal ini.
“Portal ini menjadi langkah strategis untuk melindungi bansos dari penyalahgunaan. Saya minta semua instansi terkait untuk benar-benar sharing data,” ujar Luhut saat Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat di Jakarta.
Menurut Luhut, keberhasilan portal ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Selain saling berbagi data, setiap instansi juga diminta memahami peran masing-masing dalam mendukung sistem digital ini. Evaluasi berkala pun dinilai penting agar sistem terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Portal digital perlindungan sosial ini akan diuji coba pertama kali di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir 2025. Kementerian PANRB ditunjuk sebagai koordinator dalam transformasi digital bansos ini. “Kami telah memetakan semua pihak yang akan terlibat, termasuk BSSN dan pemerintah daerah. Semua harus bergerak bersama demi suksesnya piloting program ini,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.
Rini menambahkan, peran strategis tiap lembaga meliputi sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, dan pelaksanaan distribusi di lapangan. Semua itu harus dilakukan secara terpadu dan kolaboratif.
Digitalisasi bansos bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keadilan sosial. Rini yakin, sistem digital ini akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran. “Inisiatif ini adalah tonggak penting dalam modernisasi pelayanan publik. Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa menghadirkan layanan sosial yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutup Rini.[]
