telusur.co.id -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta. 

Menurut dia, Jakarta bahkan telah selangkah lebih maju dengan menjalankan program percontohan di 40 sekolah swasta.

"Karena ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya Jakarta sudah mempunyai program pilot project di 40 sekolah swasta," ujar Pramono saat ditemui di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

Dengan adanya proyek percontohan tersebut, Pramono optimistis implementasi putusan MK di ibu kota dapat dipercepat. Pramono juga menyoroti dua keunggulan utama yang dimiliki Jakarta, yakni sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan kemandirian finansial daerah.

"Kenapa Jakarta bisa terpenuhi? Karena memang di Jakarta pertama SDM-nya ada, kedua aspek finansialnya juga bisa mandiri," jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono menyoroti bahwa kebijakan ini akan secara langsung mengatasi permasalahan klasik penahanan ijazah oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya. Menurut data yang ia sampaikan, mayoritas kasus tersebut terjadi di sekolah swasta.

"Yang paling penting adalah supaya tidak ada lagi misalnya ijazah-ijazah yang tertahan. Ini kan hampir semuanya, dari 6.652 kasus itu, terjadi di sekolah swasta semua," tegas Pramono.

Pramono telah menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak di Jakarta adalah tanggung jawab penuh Pemprov DKI. 

"Itu menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jakarta," pungkasnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada Selasa, 27 Mei 2025, telah menetapkan bahwa negara wajib menanggung biaya pendidikan dasar pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), madrasah, atau satuan pendidikan sederajat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.[Nug]

Laporan: Alfarisi