telusur.co.id - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan penilaian Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan layaknya perdana menteri ada benarnya.

"Luhut selama menjadi Menko Madves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu terjadi karena Presiden banyak menugaskan Luhut yang bukan tupoksinya," ujar Jamiluddin, Kamis.

Koordinator Penanganan Pandemi Covid-19 se Jawa dan Bali misalnya, diserahkan sepenuhnya kepada Luhut. Akibatnya, ia banyak menangani terkait pandemi Covid-19, yang pernyataannya kadangkala banyak nyerempet ke masalah kesehatan.

Jadi, Luhut masuk hampir ke semua bidang. Padahal secara formal ia hanya Menko Markes, yang bidang kerjanya sudah jelas diatur dalam perundangan.

Karena Luhut masuk hampir ke semua bidang, maka secara fungsional ia dinilai sudah melaksanakan tupoksi perdana menteri.

"Kiranya itu yang menyebabkan banyak pihak menilai Luhut seperti melaksanakan peran perdana menteri."

Hal itu tentu tidak baik, karena berdampak terhadap kepemimpinan presiden. Peran besarLuhut dalam kabinet Presiden Jokowi tentu dapat berdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat.

Selain itu, peran Luhut yang besar juga dapat mempengaruhi soliditas kabinet. Para menteri yang tupoksinya dimasuki Luhut, tentu sulit menerimanya. Hanya saja, para menteri itu tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara frontal.

"Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nahoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid," tandasnya. [ham]