telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di RW 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jumat (13/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Iwan menyebut kegiatan pengawasan menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung, sekaligus mengukur efektivitas komunikasi antara masyarakat dan perangkat wilayah.
“RW 15 ini menjadi titik pengawasan kita siang ini. Dengan hadirnya Pak RW dan perwakilan kelurahan, ini menunjukkan bahwa mereka juga punya andil dalam menyerap aspirasi, bukan hanya dewan saja,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, dari hasil dialog bersama warga, tidak banyak keluhan yang mencuat terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat RW maupun kelurahan. Hal itu, kata Iwan, menjadi indikator bahwa tata kelola dan komunikasi berjalan cukup baik.
"Artinya persoalan penyelenggaraan pemerintah di RW 15, khususnya di Sukamaju, ini sudah berjalan baik. Miskomunikasi juga tidak ada,” ucap Iwan.
Meski demikian, Iwan mengakui masih ada sejumlah catatan, terutama terkait penanganan beberapa persoalan teknis di lapangan yang menjadi aspirasi warga. Ia pun menilai kinerja aparatur wilayah di RW 15 tergolong baik.
Sementara itu, Ketua RW 15, Edi Sutjipto, menyambut positif kegiatan pengawasan tersebut. Ia menilai kehadiran legislator provinsi membuka ruang dialog yang lebih luas bagi warga.
“Saya kira ini bagus sekali buat warga, khususnya RW 15. Warga bisa menyampaikan keluhan yang selama ini mungkin belum bisa dituntaskan oleh Pemerintah Kota. Jadi kita benar-benar bisa bicara langsung dengan Pak Dewan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, secara umum tidak ada persoalan krusial di wilayahnya. Namun, pihaknya menyoroti kebutuhan fasilitas pendidikan, khususnya ketiadaan SMP negeri di Kelurahan Sukamaju.
“Masalahnya lebih ke pendidikan. Di Sukamaju belum ada SMP negeri, padahal jumlah lulusan SD setiap tahun cukup banyak. Akhirnya mereka harus mencari sekolah yang jauh, atau masuk ke swasta,” ucap Edi.
Lebih jauh, Edi menuturkan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena tidak semua keluarga mampu mengakses sekolah swasta.
Ia berharap, aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Laporan :Malik Sihite
