telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan fokus peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kampung Nagrog, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Senin (15/12/2025).
Kegiatan pengawasan ini menyoroti persoalan sampah yang tidak lagi sekadar soal kebersihan lingkungan, tetapi menyangkut pola perilaku masyarakat, efektivitas program pemerintah, serta keberlanjutan pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi warga.
Dalam forum dialog bersama masyarakat dan perangkat desa, M. Rizky menegaskan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya berfungsi mengontrol kebijakan, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga.
“Masalah sampah tidak akan selesai hanya dengan menambah fasilitas. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk memilah, mengurangi, dan mengelola sampah secara bertanggung jawab,” ujar Rizky.
Ia menilai, selama ini program pengelolaan sampah kerap berjalan parsial dan belum terintegrasi lintas sektor. Padahal, menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, sekolah, komunitas lingkungan, dan sektor swasta sangat diperlukan agar program tidak berhenti pada seremonial semata.
Selain itu, M. Rizky juga menyoroti perlunya pengawasan berbasis data dalam pengelolaan sampah. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai penting untuk memetakan titik-titik kritis sampah, memantau realisasi program, sekaligus menyampaikan laporan hasil pengawasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Transparansi dan data yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menjadi alat kontrol bersama agar program pengelolaan sampah berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam pengawasan tersebut, turut disampaikan pentingnya dukungan regulasi dan insentif bagi pengelolaan sampah berbasis komunitas. M. Rizky menilai, dorongan kebijakan di tingkat daerah diperlukan agar upaya warga yang sudah berjalan dapat berkelanjutan dan memberi dampak nyata.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong agar pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai urusan pemerintah semata, melainkan sebagai gerakan bersama yang melibatkan masyarakat secara aktif demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (VC)
