Telusur.co.id - Dua fraksi yaitu NasDem dan PPP melakukan Walk Out (WO) dari ruang sidang paripurna saat pengesahan RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Aksi tersebut dilakukan usai beberapa anggota Nasdem dan PPP menyampaikan pendapatnya di muka sidang.

Plt ketua Fraksi NasDem, Jonny G Plate, mengatakan, beberapa pasal yang tertuang dalam MD3 mengandung pasal yang Pragmatis.

“Terkait UU MD3 dengan hormat, kami minta pada DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahannya,” ujar Jhony dalam Paripurna DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/18).

Sementara itu, Anggota fraksi PPP Arsul Sani memandang, penambahan kursi pimpinan MPR telah melanggar hak konstitusional.

“Pengisian Wakil Ketua MPR tambahan rumusan pasal yang ada telah melanggar hak konstitusional. Karena kita semua tahu bahwa di MPR tidak hanya fraksi yang sama dengan yang di DPR tapi juga ada unsur DPD,” sebut Arsul.

Pernyataan Arsul itu pun, ditegaskan oleh Reni Marlinawati. Menurutnya, F PPP tidak dapat menyetujui revisi UU MD3 dan menyatakan mengundurkan diri dari persidangan.

“Dengan rasa menyesal, kami dari Fraksi PPP tidak dapat menyetujui tentang RUU MD3 dan kami tidak bertanggung jawab. Maka kami Fraksi PPP menyatakan walkout,” ucapnya.[far]