telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM untuk lebih konkret lagi memperhatikan nasib para pelaku usaha Warung Tegal (Warteg). Karena, keberadaan usahawan Warteg yang jumlahnya mencapai puluhan ribu jika tidak diperhatikan dengan baik justru akan jadi beban negara dari sisi ekonomi ke depannya.
"Bisa jadi bom waktu jika mereka tidak diperhatikan. Artinya akan ada beban serius dimana efek dominonya yaitu naiknya angka pengangguran dan tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian. Jangan dianggap remeh," kata Darmadi saat audiensi dengan Komunitas WarTeg Nusantara (Kowantara), Jumat (5/3/21).
Bendahara Megawati Institute itu menilai, peran Kemenkop dalam hal ini sangat vital. Menurut dia, Kemenkop jangan hanya sebatas retorika saja dalam melihat persoalan yang dialami para pelaku usaha warteg ini. "Mesti ada langkah nyata, misal dengan memberikan pelatihan usaha," tuturnya.
Pelatihan usaha itu sangat penting diberikan agar para pelaku Warteg ini nantinya bisa mandiri. Dan siap menghadapi situasi sesulit apapun termasuk kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
"Kemenkopumkm jangan hanya duduk manis dengan mengatakan mereka peduli dengan bikin aplikasi. Aplikasi kalau tidak dibarengi strategi yang memadai maka akan percuma," ingat Darmadi.
Dan yang paling penting, saran Darmadi, Kemenkop mesti memberikan pelatihan yang berbasis ramah lingkungan dan kedisiplinan terhadap para pelaku usaha warteg.
"Kemenkopumkm mesti berikan pemahaman soal bagaimana sebuah warung itu menerapkan protokol kebersihan, strategi pemasaran serta kualitas pelayanan. Kemenkopumkm sekali lagi mesti memberikan pembekalan hal-hal semacam itu. Jangan menyederhanakan masalah dan jangan hanya bergerak kalau ada anggarannya saja. Gak baik itu," tegasnya.
Sementara itu, Mukroni selaku Ketua Kowantara meminta agar Pemerintah serius memikirkan nasib para pelaku usaha warteg yang tengah dihadapkan pada bayang-bayang kebangkrutan.
"Kowantara ini terdiri dari 50.000 anggota yang tersebar disejumlah wilayah kota besar seperti Jabodetabek. Dari jumlah tersebut 20% nya sudah gulung tikar pada tahun 2020 lalu. Bahkan bisa jadi akan banyak anggota kami yang terancam bangkrut di tahun 2021 ini," lirih dia.
Untuk itu, harap dia, Pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik bagi para pelaku usaha warteg ini. "Kami tidak muluk-muluk, kami hanya berharap Pemerintah juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan membuat program yang efektif dan tepat sasaran yang mana nantinya ada keterlibatan kami didalamnya dalam program-program tersebut," harap Mukroni.[Fhr]
