telusur.co.id - Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dinilai sebagai langkah jitu Prabowo Subianto untuk meredam situasi politik pasca Pilpres 2024.
Sebagaimana diketahui, rencana Puan bertemu dengan Prabowo ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan oleh politisi PDIP Said Abdullah.
“Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto menurut saya adalah bagian dari diplomasi politik pasca Pilpres 2024,” kata Direktur Executive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa, Jumat (12/4/24).
Menurut Solissa, selain untuk meredam situasi politik, rencana pertemuan tersebut juga untuk mengatur jadwal pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputrri.
“Kehadiran Puan juga sekaligus mengatur agenda pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang direncanakan berlangsung setelah sengketa pilpres di MK selesai,” ucapnya.
Dikatakan Solissa, pertemuan Prabowo dan Puan ini memiliki dua perspektif yakni untuk kepentingan Prabowo pasca memenangkan Pilpres 2024 dan meredam dibentuknya hak angket oleh DPR RI serta kepentingan PDIP agar posisi ketua DPR RI tetap ada di tangan PDIP.
“Pertemuan ini menurut saya bisa dibaca dari dua perspektif. Pertama, ada kepentingan besar dari kubu Prabowo untuk meredam situasi politik pasca pemilu, terutama yang berkaitan dengan upaya hak angket yang diinisiasi oleh partai-partai pendukung 01 dan 03 di DPR,” ungkapnya.
“Kedua, Puan tidak ingin posisi ketua DPR yang sudah diraih oleh PDIP pada Pileg 2024 hilang begitu saja akibat dari fragmentasi ekstrim partai politik yang bisa berujung pada perubahan undang-undang MD3,” jelasnya.
Langkah PDIP untuk mengamankan posisi Ketua DPR RI adalah langkah tepat, karena PDIP sendiri memiliki pengalaman pahit terkait perubahan amandemen UU MD3 yang menyingkirkan posisi mereka dari kursi Ketua DPR RI, sementara mereka (PDIP) adalah partai pemenang Pemilu 2014 lalu.
“Apalagi PDIP pernah punya pengalaman pahit di Pemilu 2014, dimana, saat itu PDIP sebagai partai pemenang pemilu tapi gagal memastikan posisi Ketua DPR karena perubahan UU MD3,” paparnya.
Meskipun begitu, lanjut Solissa, pertemuan ini tak lantas membuat PDIP akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Hubungan antara Megawati dan Jokowi serta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang kurang baik akan menjadi faktor penghalang bagi PDIP untuk masuk dalam koalisi,” terangnya.
Lebih jauh, menurut Solissa, pertemuan Puan Maharani dan Prabowo Subianto akan meredam lajunya pembentukan hak angket di DPR RI.
“Pertemuan ini akan berdampak besar pada berlanjutnya hak angket di DPR RI. PDIP sebagai partai dengan kursi terbanyak sangat berpengaruh untuk pembentukan hak angket. Jika Megawati dan Prabowo jadi bertemu maka hak angket akan layu,” pungkasnya. [Tp]
