telusur.co.id - Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap mengkritik keras sikap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membeli tiket Moto GP di Sirkuit Mandalika.
"Kalau benar sampai diwajibkan, sungguh bentuk ‘pemaksaan yang brutal’," kritik Yan dalam unggahan di media sosial twitternya, Jumat.
Saat ini, ditegaskan Yan, berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Tentunya akan membebani kehidupan para ASN. "Untuk kebutuhan hidup saja mungkin para PNS ini sudah pas-pasan, dibebankan pula dengan ‘kewajiban’ yang belum tentu merek la butuhkan & sukai."
Bagi PNS yang berpenghasilan kecil akan berpikir lebih baik untuk membeli kebutuhan keluarga seperti membeli beras, minyak goreng yang langkah dan mahal, telur dan sebagainya. "Bagi mereka malah mungkin jauh lebih penting beli minyak goreng daripada tiket MotoGP," bebernya.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan diwajibkan menonton gelaran MotoGP Mandalika, Maret 2022.
Kewajiban itu diambil karena penjualan tiket sampai saat ini masih rendah. Per 20 Februari penjualan tiket baru mencapai 21.530 tiket.
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi, sebelumnya mengatakan 35.000 tiket menjadi kewajiban Pemprov NTB.
"Sebanyak 35.000 potong tiket ini kemudian kita lakukan mapping, kami distribusikan ke 10 klaster penjualan di NTB," kata Lalu Gita. [ham]
