telusur.co.id - Meski program bantuan langsung tunai (BLT) dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, tapi pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah sebenarnya. Yaitu, tata kelola minyak goreng sawit (MGS) yang oligopolistik, sehingga pasokan dan harganya dikuasai segelintir pengusaha. 

Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR Mulyanto, menanggapi program BLT yang diluncurkan pemerintah baru-baru ini. Mulyanto menyebut program ini pasti disambut baik dan dinanti masyarakat kecil. Apalagi, selain minyak goreng, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang lain seperti gula, kedelai, daging, dan lain-lain juga sudah merambat naik.

"Tapi pemerintah tidak boleh mengandalkan program jangka pendek semacam ini," tegas Mulyanto, Selasa (12/4/22).

Dia meminta pemerintah tetap fokus menyelesaikan akar masalah sebenarnya agar kelangkaan dan kemahalan MGS tidak terjadi lagi di kemudian hari. 

"Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menperin, yang sampai hari ini, hampir satu bulan, belum mampu menurunkan harga minyak goreng sawit (MGS) curah seharga HET sebesar Rp. 14 ribu per liter atau Rp. 15.500 per kg," ucapnya. 

Mulyanto memaparkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional) yang menyebutkan harga rata-rata MGS curah masih bertengger di angka Rp. 19.950 per kg. Jika harga MGS curah sudah mencapai HET, tentu Pemerintah tidak harus bersusah-payah mengucurkan program BLT minyak goreng ini. 

Dalam sudut pandang lain, menurut Mulyanto, selama harga MGS curah ini masih di atas HET, sebenarnya BLT tersebut lebih dinikmati oleh pengusaha MGS ketimbang rakyat kecil. Karena dalam praktiknya, selisih antara harga jual dengan HET MGS tersebut langsung ditutup oleh dana BLT tersebut. Uang yang diterima rakyat kecil dari BLT ini sebenarnya cuma “numpang lewat” saja. Untuk selanjutnya, uang tersebut masuk ke kantong pengusaha MGS.

"Jadi sebenarnya pengusaha MGS ini mendapat dobel subsidi. Satu subsidi di hulu, melalui dana BPDPKS (badan pengelola dana perkebusan kelapa sawit) dan satu lagi subsidi di hilir, melalui dana BLT," terangnya. 

Karenanya, Mulyanto mendesak Menperin serius menyelesaikan tata niaga MGS curah agar harganya segera mencapai HET.  

"Jangan mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek dan tidak seberapa. Pemerintah secara struktural harus mampu mengendalikan harga MGS curah ini. Jangan kalah dan dipermainkan oleh pengusaha nakal," tutup politikus PKS itu. 

Diketahui, Pemerintah berencana menyalurkan BLT (bantuan langsung tunai) sebesar Rp. 300 ribu per orang kepada 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.  

Rencananya, sebelum lebaran Idul Fitri, BLT sudah tersalurkan kepada masyarakat yang berhak secara tepat sasaran. Masyarakat diminta untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT ini, agar tidak disimpangkan untuk tujuan-tujuan yang tidak diharapkan.[Fhr]