Telusur.co.id - Oleh : Fatchul Rahman
Dalam catatan sebelumnya tentang "Black Swan yang Menemukan Outlier-nya", kita sepakat bahwa Bahlil Lahadalia adalah anomali di pucuk kekuasaan. Ia tidak dilahirkan di ruang inkubator elite politik atau dibesarkan di menara gading universitas. Ia dibentuk oleh kerasnya aspal terminal, tempaan organisasi jalanan, dan sepuluh ribu jam terbang di medan bisnis yang tanpa ampun.
Sebagai menteri yang memegang portofolio paling basah dan strategis, dari Investasi hingga kini Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil sering kali membuat para teknokrat dan akademisi murni mengernyitkan dahi. Kebijakannya kerap dianggap menabrak pakem. Namun, alih-alih sekadar menghakimi kebijakannya dari kacamata buku teks, akan jauh lebih menarik jika kita membedah "sistem operasi" di kepalanya.
Jika menteri berlatar teknokrat memproses masalah layaknya sebuah kalkulator linier yang kaku, Bahlil melihat masalah layaknya papan catur seorang saudagar. Ia menggunakan apa yang bisa kita sebut sebagai "Rasionalitas Aspal", sebuah cara pikir pragmatis di mana teori harus selalu tunduk pada eksekusi dan realitas lapangan.
Logika Saudagar di Meja Negara: Kasus SPBU Swasta
Untuk memahami cara kerja otak sang deal-maker, kita bisa meminjam konsep sosiolog Harry Collins tentang Interactional Expertise. Bahlil mungkin tidak paham rumus rumit keekonomian rantai pasok global atau teori limitasi geologi (Contributory Expertise). Namun, ia memiliki kepakaran interaksional tingkat tinggi: kemampuan membaca psikologi lawan, mengendus arah angin politik, dan memaksa orang-orang pintar bekerja untuk visinya.
Sistem operasi ini bekerja sempurna saat kita melihat dinamika harga dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta baru-baru ini.
Dalam kepala para ekonom makro dan penganut pasar bebas, mereka yang cara pikirnya berbasis book-smarts, hadirnya SPBU swasta adalah tentang ekuilibrium.
Jika SPBU swasta berhasil menekan biaya operasional atau mendapat limpahan minyak dunia yang murah, biarkan mereka menurunkan harga. Jika bensin mereka lebih murah dari Pertamina dan diserbu warga, itu adalah kemenangan efisiensi pasar. Konsumen diuntungkan, dan BUMN dipaksa berbenah. Begitulah bunyi aturan di atas kertas.
Namun, bagaimana layar monitor di kepala Bahlil merespons situasi ini?
Di kepalanya, BBM di Indonesia tidak akan pernah menjadi komoditas pasar bebas murni. BBM adalah darah politik, instrumen hegemoni, dan etalase kewibawaan negara. Membiarkan SPBU swasta bermanuver bebas memotong harga Pertamina, yang notabene memikul beban kewajiban pelayanan publik (PSO) ke pelosok negeri, bukanlah sebuah efisiensi, melainkan ancaman bagi wajah negara. Negara tidak boleh terlihat kalah murah, apalagi kehilangan kendali di sektor energi.
Rasionalitas aspalnya segera bekerja. Ia tidak menulis kajian setebal ratusan halaman untuk merespons pasar. Ia menggunakan "tangan tak terlihat" dari kekuasaannya. Ia memanggil para eksekutif energi swasta ke meja bundar, melobi, dan "menyelaraskan" struktur harga dan stok mereka agar pasar Pertamina tidak terdisrupsi secara liar.
Bagi penganut buku teks, intervensi ini adalah dosa ekonomi karena mengebiri persaingan usaha. Namun bagi Bahlil, ini adalah taktik penyelamatan. Di kepalanya, aturan pasar bisa ditekuk kapan saja demi mengamankan wibawa negara dan stabilitas sosial.
Gelar Doktor sebagai Transaksi Pragmatis
Lalu, bagaimana rasionalitas pragmatis ini menjelaskan polemik gelar Doktornya dari Universitas Indonesia yang belakangan menyita perhatian publik? Mengapa seseorang yang sistem operasinya sangat menuhankan street-smarts tiba-tiba merasa perlu mencari legitimasi dari kaum book-smarts?
Publik dan pengamat sering kali keliru membaca motif ini. Banyak yang mengira Bahlil sedang mengalami insecurity intelektual. Padahal, jika kita masuk ke dalam cara pikir sang eksekutor, mengejar gelar akademik bergengsi bukanlah sebuah perjalanan spiritual-intelektual yang sakral, melainkan murni sebuah transaksi pragmatis.
Di sini kita harus memodifikasi cara kita menggunakan teori Modal dan Arena dari Pierre Bourdieu. Bahlil sudah menang mutlak di arena bisnis (Modal Ekonomi) dan arena politik (Modal Sosial). Namun, ia sadar betul bahwa elite panggung depan di Indonesia masih sangat memuja Modal Kultural dan Simbolik (gelar akademis).
Bahlil menyadari bahwa, ketiadaan gelar tinggi adalah titik buta (blind spot) dalam jubah kekuasaannya, sebuah celah yang terus dipakai oleh kaum intelligentsia untuk meremehkan kebijakan-kebijakannya sebagai "sekadar untung-untungan politis".
Oleh karena itu, dalam algoritma berpikirnya, gelar Doktor tidak lebih dari "surat izin" tambahan atau instrumen proteksi yang harus diakuisisi. Sama seperti ia mengakuisisi saham mayoritas Freeport atau meregulasi IUP, ia "mengakuisisi" gelar akademik tertinggi untuk membungkam para pengkritiknya. Ia tidak sedang mencoba menjadi bagian dari akademisi; ia sedang melengkapi persenjataannya agar rekam jejak dan posisinya di puncak kekuasaan tak lagi bisa digoyang oleh argumen orang-orang sekolahan.
Kesimpulan: Eksekusi di Atas Kertas
Membaca cara pikir Bahlil Lahadalia adalah membaca sebuah realitas politik Indonesia yang telanjang. Rasionalitas aspal yang ia anut membuktikan bahwa di negeri ini, kebijakan tidak pernah lahir secara murni dari hitungan rumus di ruang seminar.
Ia adalah pengingat yang keras bagi kaum teknokrat bahwa sebaik-baiknya teori, ia tidak akan pernah berjalan tanpa nyali dan kemampuan mengeksekusi realitas. Dan pada akhirnya, gelar akademiknya yang menuai polemik itu justru menjadi pembuktian pamungkas dari mentalitas sang deal-maker: di dunia nyata, jika Anda tidak bisa mengalahkan aturan kertas para akademisi, maka belilah kertas itu dan jadikan ia milik Anda.
