telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melakukan sinkronisasi program dengan kementerian lain guna menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Musa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kemendes PDT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/06/2026).
Menurut Musa, sejumlah program yang menjadi fokus Kemendes, seperti ketahanan pangan, energi, air, pendidikan, dan kesehatan, juga dijalankan oleh kementerian dan lembaga lain. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Kita tahu juga antar kementerian lain bersinggungan dengan program-program yang ada di Kementerian Desa. Dengan keterbatasan anggaran, program yang sama sebaiknya dikoordinasikan agar tidak terjadi tumpang tindih," ujarnya.
Musa menilai efisiensi anggaran menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan desa. Dengan menghindari duplikasi program, menurutnya Kemendes dapat lebih fokus mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Ia menyarankan agar anggaran Kemendes diarahkan pada program yang mampu meningkatkan pendapatan warga dan mempercepat terwujudnya desa mandiri berbasis potensi lokal.
"Supaya anggaran ini bisa difokuskan ke program lain yang gunanya meningkatkan pendapatan desa dan juga menjadikan desa mandiri," katanya.
Musa juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan desa-desa tertinggal yang masih membutuhkan intervensi pembangunan. Menurutnya, program pemberdayaan ekonomi harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.
Politisi yang akrab disapa Ijeck itu mencontohkan beberapa program yang pernah dijalankan di daerah, seperti pengembangan desa wisata. Namun, ia berharap setiap program yang diluncurkan memiliki perencanaan matang dan keberlanjutan yang jelas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, Musa menegaskan bahwa fokus utama Kemendes harus diarahkan pada pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan kemandirian desa sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.
"Kita menyarankan agar dengan keterbatasan anggaran ini, pembangunan lebih fokus kepada penguatan ekonomi desa dan desa mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah," tegasnya.
