telusur.co.id - Presiden Prabowo Subianto mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Target itu lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Target tersebut disampaikan Prabowo saat membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari APBN 2026 5,4 persen,” kata Prabowo.

Dalam postur RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun, naik dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara belanja negara dirancang mencapai Rp 4.097,2 triliun, meningkat dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Dengan postur tersebut, RAPBN 2027 mengalami defisit Rp 671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.

“Defisit ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ujar Prabowo.

Selain postur anggaran, pemerintah menetapkan inflasi 2027 sebesar 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dollar AS.

Asumsi rupiah tersebut lebih lemah dibandingkan APBN 2026 yang dipatok Rp 16.500 per dollar AS.

Sementara harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan 75 dollar AS per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan 610.000 barel per hari, sedangkan lifting gas bumi sebesar 954.000 barel setara minyak per hari.

Sebelumnya, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menetapkan kisaran defisit RAPBN 2027 sebesar 1,80-2,40 persen PDB. Dengan demikian, angka 2,40 persen dalam RAPBN berada di batas atas rancangan awal pemerintah.

Postur RAPBN 2027 tersebut selanjutnya akan dibahas pemerintah bersama DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027.