telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendorong pemerintah tidak berhenti pada penindakan terhadap dugaan penyimpangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep merespons pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026), yang menyoroti kinerja sejumlah BUMN yang dinilai tidak produktif. Presiden juga menyinggung adanya entitas yang secara riil mengalami kerugian, tetapi justru mencatatkan keuntungan dalam laporan keuangan.
Menurut Asep, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan angka dalam laporan keuangan, tetapi menyangkut integritas pengelolaan aset negara sekaligus kepercayaan publik terhadap perusahaan milik negara.
“Penindakan menjawab masa lalu, tetapi transformasi menjawab masa depan. Keduanya harus berjalan beriringan. Penegakan hukum diperlukan untuk memutus mata rantai penyimpangan, sementara reformasi tata kelola harus memastikan persoalan yang sama tidak kembali berulang,” ujar Asep.
Legislator NasDem dari daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menilai wacana pembentukan forum peradilan khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMN layak dikaji secara serius. Namun, ia mengingatkan agar proses penindakan tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan asas keadilan.
Menurutnya, penegakan hukum harus berbasis bukti, bebas dari kepentingan politik, serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum yang sudah ada.
Asep juga menekankan pentingnya batas yang jelas antara pelanggaran hukum dan keputusan bisnis yang secara wajar mengandung risiko. Hal itu diperlukan agar agenda pembenahan BUMN tidak membuat direksi yang profesional dan berintegritas justru takut mengambil keputusan strategis.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tersebut menegaskan, penindakan tidak akan cukup apabila tidak dibarengi pembenahan sistem.
“Mengganti pemain tanpa mengubah aturan main hanya akan memindahkan persoalan. Karena itu, penindakan harus menjadi pintu masuk menuju transformasi tata kelola BUMN yang lebih sehat, transparan, dan profesional,” katanya.
Asep yang juga merupakan salah satu Ketua DPP Partai NasDem itu mendorong pemerintah memperkuat kualitas tata kelola dan laporan keuangan BUMN. Langkah tersebut antara lain melalui penguatan independensi komite audit, peningkatan kualitas audit eksternal, penggunaan indikator kinerja yang mencerminkan kondisi riil perusahaan, serta seleksi direksi dan komisaris berbasis merit.
Selain itu, perlindungan terhadap whistleblower dan keterbukaan informasi mengenai kinerja BUMN dinilai perlu diperkuat guna membangun budaya integritas sekaligus memperluas pengawasan publik.
Asep turut menyoroti perlunya pemisahan yang tegas antara mandat komersial BUMN dan penugasan pelayanan publik atau public service obligation (PSO). Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja perusahaan dapat dilakukan secara adil dan proporsional.
Terkait rasionalisasi entitas BUMN, Asep menilai keberhasilannya tidak boleh sekadar diukur dari jumlah perusahaan yang ditutup atau digabungkan. Menurut dia, ukuran terpenting adalah meningkatnya kesehatan perusahaan serta kualitas tata kelolanya.
“Ukuran akhirnya bukan sekadar berapa banyak BUMN yang tersisa, tetapi apakah BUMN tersebut semakin sehat, bersih, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.
Asep juga mendorong Komisi VI DPR RI untuk mendalami langkah penindakan sekaligus agenda transformasi BUMN bersama pemerintah dan pihak terkait. Ia berharap proses tersebut dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya bukan mencari-cari kesalahan, melainkan membangun BUMN yang sehat, bersih, profesional, dan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
