telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, terutama di bawah kepemimpinan baru Direktur Utama, Dian Siswarini. Karena, Ia mendapat aduan dari masyarakat dimana ada anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang Business Process Outsourcing (BPO), yaitu PT Infomedia Nusantara (Infomedia), tidak membayar utang sewa gedung mencapai ratusan juta. 

"Saya dapat aduan dari masyarakat ini juga penting. Di Telkom ada cucu perusahaan namanya Infomedia, Ibu. Mereka ini menyewa space di gedung dan meninggalkan utang ratusan juta, nggak dibayar," kata Firnando dalam RDP Komisi VI DPR dengan Dirut Telkom Dian Siswarini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Politikus Partai Golkar ini menilai, perilaku meninggalkan utang semestinya tidak boleh terjadi pada perusahaan pelat merah. Terlebih jika uangnya ada. 

"Sampai masyarakat ini ngadu ke saya, saya telpon langsung dibayar. Artinya apa? Artinya duitnya ada. Masak yang begini-begini saya yang harus turun tangan, Bu. Harus saya yang telpon," tegasnya. 

Bagi Firnando, praktik meninggal utang oleh Infomedia itu mencoreng wajah Telkom Group sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanggaan rakyat Indonesia. 

"Ini wajah Telkom tercoreng sama anak perusahaan yang seperti ini. Telkom sedemikian bagus, sedemikian hebat, BUMN yang kita banggakan, hanya dengan anak perusahaan, cucu perusahaan, yan tadi saya lihat website-nya, lambangnya Telkom semua, semua orang tahu pasti ini anak Telkom," ucapnya. 

Untuk itu, Firnando meminta Dian sebagai Dirut baru Telkom, harus bertanggung jawab untuk membenahi entitas dalam grup perseroan. 

"Ibu harus bertanggung jawab atas itu semua bu. Masak meninggalkan utang Rp400 juta nggak dibayar. Begitu saya telpon langsung dibayar. Beda kalau misalnya yang nggak punya uang mau bangkrut dan segala macam, ini nggak (uangnya ada)," tuturnya. 

Selain itu, Firnando juga menyampaikan aduan masyarakat mengenai perlunya peningkatan kedisiplinan etika dan efisiensi internal Telkom. Salah satunya terkait penggunaan protokoler berlebihan oleh seorang pejabat Telkom saat kunjungan ke klinik mata, yang dinilai tidak mencerminkan efisiensi dan kesederhanaan yang diharapkan dari pejabat publik dan BUMN.

Tak lupq, Firnando juga menyoroti perlunya kejelasan arah dan rencana aksi korporasi, serta penanganan sejumlah persoalan yang kini menjadi perhatian publik.

"Kami di Komisi VI memiliki fungsi pengawasan, dan dalam masa kepemimpinan baru seperti sekarang, penting untuk membuka secara jelas kepada publik soal rencana strategis Telkom,” ujar Firnando. 

Firnando menekankan, dirinya bersama Komisi VI ingin memastikan setiap BUMN, termasuk Telkom, benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi negara dalam bentuk dividen, pajak, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, Telkom Group harus segera menyampaikan secara konkret arah dan bentuk aksi korporasi yang sedang dibahas bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atau mitra lainnya. Hal ini penting agar Komisi VI DPR dan publik bisa menilai apakah strategi tersebut benar-benar akan berdampak positif terhadap kinerja dan kontribusi Telkom ke negara.

"Kapal ini sudah besar, tapi kapal besar butuh arah yang jelas dan transparan. Apa langkah korporasinya? Jangan sampai semua ini berjalan tanpa kontrol," tegas Firnando.[Nug]