telusur.co.id - Pemerintah China menyatakan keberatannya terhadap rencana Amerika Serikat untuk memperoleh 30 hingga 50 juta barel minyak dari Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan AS.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa Venezuela adalah negara berdaulat yang memiliki hak penuh atas sumber daya alamnya. “Permintaan Amerika Serikat melanggar hukum internasional, merusak kedaulatan Venezuela, dan mengancam hak-hak rakyatnya,” ujarnya dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (7/1).
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa otoritas sementara Venezuela telah menyepakati penyerahan minyak tersebut kepada Washington. Trump menyatakan hasil penjualan akan dikontrol langsung olehnya untuk memastikan manfaat bagi rakyat Venezuela dan AS.
Langkah ini muncul setelah operasi militer AS pada 3 Januari 2025 yang menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dengan tuduhan terorisme narkoba dan konspirasi perdagangan kokain. Pemerintahan Trump menggambarkan operasi itu sebagai bagian dari penegakan kembali Doktrin Monroe dan upaya memperkuat pengaruh AS atas cadangan minyak terbesar dunia yang dimiliki Venezuela.
Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbukti mencapai 303 miliar barel, sekitar 17 persen dari cadangan global. Namun, produksi harian negara itu turun drastis menjadi sekitar 1,1 juta barel per hari pada 2025, jauh dari puncak 3,5 juta barel di era 1970-an.
Sebelum blokade militer AS pada Desember 2025, ekspor minyak Venezuela mencapai 952.000 barel per hari, dengan 81,7 persen di antaranya dikirim ke China. Minyak Venezuela menyumbang sekitar 4 persen dari total impor minyak China.
China telah lama menjadi mitra utama Venezuela. Sejak 2016, Beijing menginvestasikan lebih dari 2,1 miliar dolar AS ke industri minyak Venezuela. Perusahaan besar seperti CNPC dan Sinopec memegang konsesi miliaran barel minyak, sementara sejumlah perusahaan swasta China juga aktif berinvestasi.
Mao Ning menegaskan bahwa kerja sama China–Venezuela adalah hubungan antarnegara berdaulat yang dilindungi hukum internasional. Ia mengkritik sanksi sepihak AS yang dianggap merusak tatanan ekonomi Venezuela dan mengganggu stabilitas rantai pasokan energi global.
Langkah AS ini berpotensi memicu ketegangan baru dalam geopolitik energi. China, sebagai mitra strategis Venezuela, menilai tindakan Washington sebagai ancaman terhadap kepentingan sahnya. Sementara itu, Trump menyatakan perusahaan minyak AS siap menanamkan investasi besar di Venezuela, memperlihatkan ambisi Washington untuk menggeser pengaruh Beijing di Amerika Latin. [ham]
