telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno merespons rencana pemerintah mengalihkan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke Timur Tengah dan AS.
Menurut Eddy Soeparno, langkah ini harus didahului dengan riset keekonomian yang detail dan terbukti memberikan keuntungan bagi Indonesia dibandingkan dengan impor dari Singapura.
"Perlu riset lebih lanjut tentang apakah spesifikasi di Timur Tengah dan AS sesuai dengan yang dibutuhkan dan harga akhir impor sampai ke pembeli tetap kompetitif dengan pasokan yang terjamin," ungkapnya.
Di sisi lain, Eddy berharap upaya mengalihkan impor ini diimbangi dengan upaya mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.
"Rencana pengalihan impor BBM ini sebaiknya dibarengi dengan percepatan pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT), serta transformasi sektor hilir energi agar lebih efisien dan ramah lingkungan,"
“Ini bukan hanya soal mengganti pasokan dari luar dengan produksi dalam negeri, tetapi juga soal mengarahkan energi kita ke sumber yang lebih bersih. Kita tidak bisa terus menerus bergantung pada energi fosil di saat dunia bergerak ke arah dekarbonisasi,” tegasnya
Doktor Ilmu Politik UI ini mendorong pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan dan modernisasi kilang dalam negeri, memberikan insentif bagi pengembangan energi hijau, serta memastikan adanya roadmap transisi energi yang jelas dan inklusif.
"Target bauran energi terbarukan tahun ini adalah 19 persen. Perlu komitmen kuat untuk pada akhirnya mencapai NZE di tahun 2060 mendatang, Diantara yang saya selalu sampaikan adalah elektrifikasi sektor transportasi baik publik maupun pribadi dan eletrifikasi rumah tangga, khususnya untuk menghapus ketergantungan kita terhadap impor LPG yang digunakan untuk memasak."
"Menambah armada bis umum listrik dan memperluas wilayah operasinya akan semakin mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,"
Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy menegaskan bahwa MPR akan terus mengawal kebijakan energi nasional agar selaras dengan amanat konstitusi, khususnya terkait keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Transisi energi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pihak — pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan,” tutupnya.[]
