telusur.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan layanan pemerintahan daerah menjadi prioritas utama setelah bencana hidrometeorologi melanda tiga provinsi di Sumatra. Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan di Tangerang, Banten, Sabtu (3/1).
Menurutnya, ada dua indikator penting dalam pemulihan pascabencana: kembali berjalannya kantor pemerintahan secara normal dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. “Bagi saya adalah dua hal untuk pemulihan, yaitu ketika kantor pemerintahan berjalan dengan normal, yang kedua adalah ekonomi berjalan yang ditandai dengan aktivitas jual beli masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, Kemendagri mengerahkan 1.138 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pengiriman dilakukan bertahap:
413 personel diberangkatkan ke Medan, 414 personel diterjunkan ke Aceh, 179 personel menyusul pada tahap ketiga, ditambah 132 personel tim advance yang sudah berada di lokasi terdampak.
Para praja ini ditugaskan untuk membantu pemulihan pemerintahan desa yang lumpuh akibat kerusakan parah.
Tito mengungkapkan, bencana telah mengakibatkan 22 desa hilang: 13 di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 1 di Sumatera Barat. Selain itu, tercatat 1.580 kantor desa rusak, membuat pemerintahan tidak dapat berfungsi normal.
Dampak terbesar terjadi di Aceh dengan 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara (93 kantor desa) dan Sumatera Barat (32 kantor desa). Wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.
Selama penugasan, para praja IPDN bersama pengasuh akan menjalankan dua misi utama: Membersihkan lokasi pascabencana di wilayah terdampak. Mengaktifkan kembali pemerintahan desa, termasuk layanan publik seperti administrasi kependudukan (Dukcapil).
Tito menargetkan pemulihan layanan publik di lebih dari 200 desa dalam waktu satu bulan. “Target waktu mereka sebulan dan ini masuk kurikulum, kita anggap sebagai bagian kerja nyata kuliah,” tegasnya. [ham]
