telusur.co.id - Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli membahas tentang pengembangan ketenagakerjaan di Papua Barat.
Senator Filep menekankan tingginya angka pengangguran yang mengalami kenaikan pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024. Menurutnya, tren peningkatan angka pegangguran ini harus direspons cepat dengan kebijakan yang tepat sasaran, diantaranya dengan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang terkoneksi dengan kebutuhan tenaga kerja industri di Papua Barat.
“Di kesempatan bertemu Menaker, saya mendorong penguatan BLK di Papua Barat, utamanya untuk menyiapkan putra-putri OAP menjadi tenaga kerja terampil dan tersertifikasi. BLK ini dapat menjadi wadah yang efektif sebagai penghasil SDM berkualitas siap kerja, yang dapat diserap oleh perusahaan, industri dan sektor-sektor lainnya. Karena di Papua Barat juga banyak perusahaan swasta besar yang sudah semestinya memberdayakan tenaga kerja OAP,” kata Filep kepada awak media, Kamis (8/5/2025).
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Barat pada Februari 2025 berada di angka 4,21 persen, naik 0,08 persen dibanding Agustus 2024. Dari total 431.276 penduduk usia kerja di Papua Barat, sebanyak 308.126 orang termasuk dalam angkatan kerja. Dengan demikian, jumlah pengangguran mencapai 12.965 orang dari total angkatan kerja.
“Bagi saya BLK sangat penting, diantaranya juga untuk menunjang pendidikan formal, terutama pendidikan vokasi sehingga bisa jadi wadah praktik dan aktualisasi ilmu di sekolah. Kita tentu tahu sarana ataupun laboratorium sekolah, bahkan perguruan tinggi kita belum cukup memadai. Sehingga BLK akan bisa melengkapi juga mampu memberikan output yang berkualitas,” katanya lagi.
“Saya mendukung konsep ‘link and match’ di BLK dan dunia industri. Jadi segalanya diatur sesuai dengan kebutuhan industri, agar lulusan BLK memiliki kemampuan yang relevan. Lebih dalam, kurikulum di BLK dapat dikembangkan dengan melibatkan unsur industri sehingga match dengan kompetensi yang diajarkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Filep menekankan sertifikasi kompetensi yang diterima oleh lulusan BLK juga sertifikasi yang diakui oleh industri. Kemudian, BLK juga perlu membangun koneksi dengan industri untuk memberikan kesempatan magang dan praktik kerja lulusannya. Di sisi ini, kata Pace Jas Merah itu, juga diperlukan peran pemda untuk menjalin dan memperkuat kemitraan ini secara sinergis dan kolaboratif.
“Kolaborasi ini mutlak dilakukan sehingga setiap stakeholder terkait menjalankan peran secara efektif untuk memajukan SDM yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ini juga sesuai dengan program pembangunan Papua Sehat, Papua Sehat, Papua Produktif,” tutupnya.[]
