telusur.co.id - Komisi IV DPR menganggap bahwa Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah, tidak mempuyai data riil soal perunggasan, termasuk data pakannya. Akibatnya, masalah perunggasan semakin sengkarut. 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV DPR bersama Asosiasi Perunggasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/23).

"Karena secara riil mereka tidak punya data yang konkrit, hanya asal ngomong tok 'ini begini, ini begini'," kata Sudin.

Baca: Bantah Jagung Surplus, Peternak: Mana Jagungnya? Kami Gak Butuh Data

Menurut Sudin, Dirjen PKH juga tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan perunggasan yang berulang kali terjadi. 

"Solusi atau kebijakan yang dilakukan tidak menyelesaikan akar permasalahannya," ujar Sudin.

Padahal, lanjut Sudin, pihaknya kerap mengingatkan Kementan untuk menghitung ulang berapa banyak kebutuhan, baik bibit ayam (DOC) maupun pakan ternaknya. Sebab, dalam rapat kerja dengan beberapa waktu lalu, Kementan mengklaim memiliki surplus jagung 8 juta ton. 

Namun, jika surplus, semestinya harga jagung tidak melonjak. "Raker terakhir kemarin, konon katanya, 'kita surplus jagung 8 juta ton', tetapi kalau surplus 8 juta ton (seharusnya) berarti jagungnya ada, kalau jagungnya ada berarti harga tidak akan melonjak," kata Sudin.

Sudin juga menganggap, jika pakan ternak ini terus disubsitusi oleh gandum, lambat laun akan kebablasan. 

"Apa yang saya maksud kebablasan? Kalau sekarang mungkin subtitusinya 20-30% pakai gandum. Nanti kalau kebablasan bisa kebalik, jadi 70% pakai gandum. Nah nanti yang akan mati siapa? petani jagungnya. Kita lihat di Indonesia ini tidak ada perkebunan besar jagung, tidak ada. rata rata itu milik rakyat, bukan perkebunan tapi kebun jagung sebutannya," ujarnya.

Baca: Data Kementan Ngawur, Peternak Unggas Minta Komisi IV DPR Bentuk Panja

Lebih jauh, Sudin menyayangkan saran-saran yang selama ini disampaikannya ke Dirjen PKH beserta Kementan tidak pernah didengarkan. Kendati, saran tersebut disampaikan dengan nada keras, namun Kementan hingga saat ini masih hanya asal bicara, tidak berdasarkan data.

"Yang saya sayangkan ini Dirjen PKH tidak pernah mendengarkan saya ngomong. Berkata keras sudah, ngomong apapun sudah saya lakukan. Mereka tidak punya data yang konkrit. Kalau ditanya data seorang pejabat harus tanya di belakangnya, eselon 2, kalau gak ada ke eselon 3. Padahal saya selalu sampaikan kalau menjadi pejabat itu paling tidak harus mengetahui data," tukas Sudin.[Fhr]