telusur.co.id -Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI. Dalam pidatonya, Puan menyinggung isu geopolitik yang tengah ramai yakni konflik di Timur Tengah antara Israel yang dibantu Amerika Serikat (AS), dengan Iran.

Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI dibuka dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Puan yang memimpin rapat paripurna didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

“Atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada anggota DPR RI dan seluruh masyarakat Indonesia yang menunaikannya,” kata Puan di awal pidato pembukaan masa sidang DPR.

“Semoga ibadah puasa ini semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta memperkuat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Puan pun berbicara soal dunia yang saat ini sedang menyaksikan konflik geopolitik dengan menggunakan kekuatan militer. 

“Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, serta Iran di sisi lain menunjukkan dinamika hubungan internasional yang sarat dengan kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global,” ungkap Puan.
 
Dalam meningkatnya eskalasi aksi militer tersebut, Puan menyebut hal itu membawa kepada pemahaman kolektif yang kritis bahwa penggunaan kekuatan militer yang saat ini terjadi, telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Menurut Puan penggunaan kekuatan militer pada konflik Timur Tengah juga memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain.

“Dan mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara,” jelasnya.

Puan menambahkan konflik antara Amerika Serikat-Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global kedepan. 
 
“Situasi ini menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya,” ujar Puan.

Atas nama Pimpinan dan Anggota DPR RI, Puan pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada tanggal 28 Februari 2026.
 
“Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini,” tegas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun memastikan DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral. Puan juga mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas.

“Mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

Puan menyatakan, DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil peran, segera bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional. Selain itu juga untuk perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global.
 
“DPR RI juga menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang,” imbuh Puan.

Pada situasi ketidakpastian global saat ini, DPR RI pun disebut akan terus memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama antarparlemen. Termasuk, kata Puan, dengan menerima delegasi parlemen dari negara sahabat.
 
“Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran, DPR RI menegaskan pentingnya de-eskalasi dan penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan kemanusiaan,” paparnya.

Puan menilai, DPR akan memanfaatkan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Juli mendatang. 

“AIPA Caucus 2026 dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” sebut Puan.
 
Di sisi lain, DPR RI juga akan terus mengambil peran dalam ikut memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Hal ini untuk mendorong perdamaian dunia, tata dunia yang lebih adil bagi semua, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif,” pungkasnya.