telusur.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang dinilai berlangsung cukup baik, meskipun diwarnai sejumlah tantangan teknis di lapangan.

“Alhamdulillah, tahun ini Indonesia mendapat kuota haji tertinggi di antara negara anggota OKI, yakni sebanyak 241 ribu jamaah. Ini bukan jumlah kecil untuk dikelola, terutama di tengah berbagai penyesuaian sistem penyelenggaraan haji internasional,” ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/6).

Sultan mengungkapkan bahwa tim Pengawas Haji DPD RI tetap mencatat beberapa persoalan klasik seperti:, Masalah akomodasi di beberapa titik lokasi jamaah, Keterlambatan transportasi, akibat kurangnya jumlah petugas haji

Namun, ia menilai hal tersebut masih dalam batas wajar, mengingat skala besar penyelenggaraan dan dinamika global yang berdampak pada sistem logistik dan pelayanan.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong agar pemerintah dan DPR segera melakukan revisi terhadap UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh, guna menyesuaikan regulasi dengan kondisi lapangan dan tantangan baru.

“DPD RI secara kelembagaan mendorong pembaruan regulasi agar pelayanan ibadah haji makin adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah,” kata Sultan.

Sultan juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penambahan jumlah petugas haji di musim haji berikutnya, terutama untuk mengoptimalkan pelayanan di sektor transportasi dan kesehatan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya seleksi kesehatan dan usia bagi calon jamaah haji. “Seleksi medis yang ketat bukan untuk membatasi hak, tapi demi keselamatan jamaah dan efisiensi sistem. Ini juga secara tidak langsung akan memperpendek masa tunggu,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Sultan menyampaikan keyakinannya bahwa dengan diplomasi yang kuat dan inovasi sistem layanan, Indonesia akan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memperjuangkan penambahan kuota di masa depan.[]