telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal demo pengemudi ojek online yang meminta untuk dibatalkannya penerapan kebijakan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya kebijakan tersebut masih dibahas dan belum final.

"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan," kata Heru di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/23).

Heru menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih harus melakukan pembahasan dengan para ahli tranportasi. Maka dari itu, perlunya pembahasan yang matang atau lebih jauh untuk dapat diterapkan.

"Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi, masih jauh," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (25/1/23). Mereka menolak penerapan kebijakan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Salah satu orator di atas mobil komando meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk segera membatalkan sistem ERP ini.

"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," ujar salah satu orator. [Fhr]