telusur.co.id - Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi telah menekankan pentingnya diplomasi atas program nuklir Iran, dan memperingatkan tidak ada "solusi militer" karena ketegangan meningkat menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengebom infrastruktur nuklir Iran.

“Keterlibatan diplomatik berhasil di masa lalu dan masih bisa berhasil. TETAPI, harus jelas bagi semua orang bahwa—menurut definisi—tidak ada yang namanya 'opsi militer' apalagi 'solusi militer',” tulisnya di X pada hari Selasa, Press TV melaporkan.

Menteri luar negeri mengutip intervensi militer AS di masa lalu di kawasan tersebut, yang katanya telah menelan biaya lebih dari $7 triliun, sebagai bukti konsekuensi bencana dari tindakan tersebut.

Araghchi mengatakan Iran berkomitmen pada janjinya di bawah perjanjian nuklir 2015 untuk tidak pernah mencari, mengembangkan, atau memperoleh senjata nuklir.

Ia menambahkan bahwa komitmen ini tetap utuh meskipun Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir selama masa jabatan pertama Trump.  

“POTUS (presiden Amerika Serikat) mungkin tidak menyukai kesepakatan nuklir 2015. Namun, kesepakatan itu berisi satu komitmen penting Iran yang masih berlaku, dan bahkan AS—yang tidak ikut serta dalam kesepakatan itu—telah diuntungkan: Iran menegaskan kembali bahwa dalam keadaan apa pun Iran tidak akan pernah mencari, mengembangkan, atau memperoleh senjata nuklir apa pun,” tulisnya.

Araghchi menunjukkan bahwa, satu dekade setelah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) ditandatangani, tidak ada bukti yang menunjukkan Iran telah melanggar kewajibannya.

Ia mengutip pernyataan terbaru dari Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard, yang mengatakan kepada Komite Intelijen Senat minggu lalu bahwa komunitas intelijen AS “terus menilai bahwa Iran tidak sedang membangun senjata nuklir.”.[iis]