telusur.co.id — Bantuan Presiden (Banpres) Produktif diklaim sudah tersalurkan kepada 9,7 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai Rp23,4 triliun (81,19 persen).
Banpres itu diberikan sebesar Rp2,4 juta untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat. Hingga akhir 2020, pemerintah masih membuka kesempatan kepada 3 juta pelaku usaha untuk mendapatkan Banpres.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, program ini diluncurkan agar bagi para pelaku usaha mikro tetap bertahan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
"Bagi UMKM yang sudah bankable dapat mengakses kredit perbankan, maupun lembaga pembiayaan lainnya,” kata Teten dalam Webinar, Selasa (24/11/20).
Menurut Teten, sesuai hasil rapid survey Asian Development Bank (ADB) menunjukkan kebijakan yang paling dibutuhkan usaha mikro di masa pandemi Covid-19 ini adalah pinjaman tanpa bunga dan agunan yaitu sebanyak 91,8 persen usaha mikro, serta 89,5 persen UMKM membutuhkan bantuan hibah.
“Bagi pelaku usaha mikro seperti petani, nelayan, atau petambak yang belum mengakses pembiayaan perbankan dapat mengakses,” kata Teten.
Bagi pelaku usaha yang sudah ber-Koperasi diminta dapat mengakses perkuatan modal kerja Koperasi melalui LPDB-KUMKM. Pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui LPDB dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun.
"Kami telah menyalurkan 100 persen dengan 63 Koperasi penerima (101.011 UMKM). Saat ini LPDB-KUMKM mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp292 miliar diperuntukan bagi Koperasi untuk menyerap produk petani/nelayan,” papar Teten.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 (Q3) minus 3,49 persen. Meski angka ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan positif sejak kuartal 2 (dari sebelumnya minus 5,32 persen).
Adapun angka jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen.
"UMKM dan kewirausahaan menjadi sangat vital posisinya dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, kita juga dihadapkan dengan Rasio Kewirausahaan rendah berkisar 3,47 persen,” ujar Teten.
Upaya meningkatkan rasio kewirausahaan salah satunya dapat dilakukan melalui jalur perguruan tinggi yakni dengan memasukkan kewirausahaan ke dalam semua kurikulum bidang studi, mendirikan inkubator wirausaha, dan mengadakan event kewirausahaan bagi mahasiswa.
“Adapun Program Studi Magister Manajemen Keuangan FEB Unpad juga dapat mendukung penguatan KUMKM khususnya dengan memberikan masukan yang konstruktif berkenaan model dan skema pembiayaan UMKM yang lebih efektif ke depannya,” pinta Teten.[Fhr]
