telusur.co.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan kepengurusan baru periode 2020-2025. Di susunan kepengurusan baru itu, tidak terdapat nama-nama tokoh PA 212  atau ulama yang dikenal kritis terhadap pemerintah seperti Tengku Zulkarnain, Bachtiar Nasir, Yusuf Martak dan Din Syamsuddin.

Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengaku prihatin dan menyayangkan  kepengurusan baru MUI tersebut. 

"Tentunya kami prihatin atas tidak masuknya beberapa nama ulama yang sudah identik sebagai ulama yang istiqomah mengkritisi penguasa," kata Novel kepada telusur.co.id, Jumat (27/11/20). 

Padahal, kata dia, ulama sejatinya memang harus kritis terhadap penguasa dan menempatkan diri sebagai oposisi.

"Dan yang saya khawatirkan justru ulama yang masuk malah ulama suu' (buruk), ulama penjilat kekuasaan yang fatwanya berdasarkan pesanan penguasa, bahkan cukong," tegasnya. 

Menurutnya, hal ini merupakan kemunduran frontal buat MUI dan menjadi tempat seburuk buruknya ulama. 

"Kalau sudah begitu, negara ini akan runtuh terjajah oleh kebatilan dan kedzoliman," ungkapnya.

Novel menuturkan, sebenarnya emenjak reformasi MUI sudah sesuai berjalan di relnya sampai sebelum susunan yang baru saat ini. 

"Akan tetapi sekarang sdh terindikasi kemasukan orang-orang yang diduga "sepilis" (sekularisme, pluralisme dan liberalisme) yang fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 memfatwakan bahwa haram disinyalir paham sesat ini masuk distruktru MUI saat ini," ujarnya. [Tp]