telusur.co.id - Wakil Ketua Umum MUI KH. Marsudi Syuhud angkat bicara terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya dengan pemindahan Ibu Kota, pemerintah telah membuat kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Diakuinya, tidak semua masyarakat dapat menyetujui keputusan pemerintah tersebut karena berbagai macam pertimbangan. Namun di sisi lain, pemerintah juga telah memikirkan berbagai macam aspek sebelum memutuskan memindahkan Ibu Kota.

"Dari 258 juta penduduk Indonesia pasti ada yang berpikir berbeda dengan pikiran kita. Tapi bagi saya, karena tugas negara adalah termasuk membangun, bahwa sesungguhnya urusan negara dalam hal membangun untuk saat ini adalah merupakan keharusan," ujar Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/3/22).

Secara garis besar, kata Marsudi, ada dua hal utama dalam pembangunan, pertama yakni membangun untuk memakmurkan daerah dan membangun ekonominya. 

"Kalau nanti misalnya IKN Nusantara tujuannya untuk membangun dan memeratakan ekonomi minimal masyarakat akan meningkat ekonominya, dan ada pemerataan penduduk. Jadi tidak hanya terpusat di Jawa," jelasnya.

Untuk yang kedua, lanjut Marsudi, penetapan Kalimantan sebagai IKN sudah tepat lantaran berada di tengah wilayah Indonesia. Secara geografis, Kalimantan juga cenderung aman dari potensi gempa bumi dan gunung meletus.

"Satu-satunya pulau yang tidak ada lempeng bumi dan lorong magma adalah Kalimantan. Maka ini ketika kita akan membangun yang tujuannya kemaslahatan penduduknya, ini menurut saya tepat," ucapnya.

Lebih lanjut Marsudi menjelaskan, konsep perpindahan juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang hijrah dari Mekkah ke Madinah. Saat itu Rasulullah membangun Madinah untuk dirinya dan para sahabat, tanpa melupakan Mekkah yang merupakan tanah kelahirannya.

"Itu artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai daerah DKI Jakarta dan mencintai daerah Kalimantan yang menjadi Ibu Kota Negara baru. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang terpenting ketika kita ngadepin polemik IKN, itu hal yang bisa terjadi," ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Bambang akan disandingkan dengan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Pelantikan dilakukan dengan hadirin terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/22) kemarin. (Ts)