telusur.co.id - Keluhan warga mengenai pelayanan BPJS Kesehatan mencuat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi NasDem, Drs. Mamat Rachmat, di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Jumat (5/12/2025).
Dalam forum dialog itu, sejumlah warga menyampaikan pengalaman ketika anggota keluarganya yang masih dalam kondisi belum pulih justru dipulangkan lebih cepat dari rumah sakit. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme pelayanan BPJS belum sepenuhnya berpihak kepada pasien.
“Baru tiga hari dirawat sudah diminta pulang, padahal kondisinya belum membaik. Kami berharap ada penjelasan dan perbaikan,” ujar salah satu warga.
Menanggapi ini, Mamat Rachmat menilai bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh bersifat administratif semata. Ia menegaskan bahwa DPRD Jabar akan meminta klarifikasi kepada BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan guna memastikan kebijakan di lapangan sesuai standar pelayanan yang manusiawi.
“Keluhan ini bukan hanya muncul di Burangrang, tetapi juga di titik-titik lain di Kota Bandung. Artinya, perlu ada evaluasi menyeluruh agar tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Selain isu BPJS, warga juga mengadukan persoalan pendataan bantuan sosial yang dianggap tidak akurat. Menurut mereka, sebagian warga yang berhak tidak terdata, sementara yang lebih mampu masih menerima bantuan. Mamat menegaskan bahwa sistem pendataan DTKS–Data C memang sedang diperbaiki agar tidak bisa direkayasa.
“Kami ingin memastikan pendataan berjalan objektif dan transparan. Kalau datanya tepat, barulah bantuan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Sekdis Disnaker Kota Bandung yang hadir dalam kegiatan tersebut turut memberikan penjelasan mengenai peluang pelatihan kerja, pendampingan warga rentan, serta program pemberdayaan ekonomi yang bisa diakses masyarakat, termasuk mekanisme pelaporan jika menemukan kendala administratif.
Kegiatan pengawasan ini berakhir dengan komitmen DPRD Jabar untuk terus mengawal pelayanan kesehatan dan sosial di Kota Bandung, termasuk mengajak warga lebih aktif menyampaikan laporan agar penanganan dapat cepat dilakukan. (VC)
