telusur.co.id, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nurwayah, mengapresiasi kinerja PT Pertamina (Persero) yang dinilai terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Nurwayah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Pertamina dan jajaran subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nurwayah mengapresiasi paparan manajemen Pertamina mengenai pertumbuhan laba sebesar 62 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis sekaligus menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
"Ini luar biasa juga ya. Semoga Pertamina selalu terdepan," kata Nurwayah.
Ia juga mengapresiasi respons Pertamina terhadap laporan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi nelayan di Semarang yang dialihkan untuk kebutuhan industri. Menurut informasi yang diterimanya, persoalan tersebut telah ditangani Direktorat Jenderal Migas.
"Alhamdulillah, beritanya yang hari ini saya dengar, itu sudah ditangani oleh Dirjen Migas. Terima kasih Pak Simon," ujarnya.
Meski demikian, Nurwayah meminta Pertamina memperketat pengawasan penyaluran biosolar, terutama di wilayah pertambangan yang kerap mengalami antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh karena tidak selalu disebabkan keterbatasan pasokan, tetapi juga berpotensi dipicu penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
"Setiap kali ada perbedaan harga yang begitu jauh antara industri dengan subsidi, selalu terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, khususnya biosolar," katanya.
Nurwayah mengaku pernah menemukan kendaraan yang tangki BBM-nya telah dimodifikasi. Karena itu, ia meminta pengawasan di SPBU diperkuat agar penyaluran subsidi tidak disalahgunakan.
Menurutnya, langkah tersebut sekaligus penting untuk melindungi reputasi Pertamina agar perusahaan tidak terus menjadi pihak yang disalahkan setiap kali terjadi kelangkaan BBM.
"Saya tidak mau dan kasihan teman-teman Pertamina yang sudah begitu bekerja berat, tapi selalu dipojokkan seolah-olah ini adalah kelangkaan BBM yang disebabkan oleh Pertamina," ujarnya.
Selain persoalan distribusi, Nurwayah mendorong penyelesaian tunggakan pembayaran sejumlah institusi pemerintah kepada Pertamina agar tidak mengganggu kesehatan keuangan perusahaan.
Ia juga meminta evaluasi terhadap perusahaan di lingkungan subholding yang memiliki persoalan pembayaran kepada mitra swasta serta perbaikan mekanisme harga BBM industri apabila terjadi keterlambatan pemuatan akibat kendala operasional.
Nurwayah berharap peningkatan kinerja keuangan Pertamina dapat berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, dan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
"Pertamina harus melakukan pengawasan yang begitu ketat. Bukan berarti minyak yang sudah keluar dari Pertamina itu dilepas begitu saja," tegasnya. RD
