telusur.co.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Microsoft untuk menyerap berbagai masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta.
RDPU tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), dengan melibatkan langsung pelaku usaha dan platform digital agar regulasi yang disusun mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan ekonomi digital.
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa RUU Hak Cipta harus mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta karya tanpa menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta inovasi digital.
Menurut Firman, cakupan persoalan hak cipta saat ini semakin luas dan tidak lagi terbatas pada karya konvensional seperti buku dan lagu. Perkembangan marketplace, fitur live shopping, hingga teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi melalui pengaturan yang tepat.
"Hak Cipta hari ini bukan lagi soal buku dan lagu saja. Sudah masuk ke marketplace, live shopping, dan AI. Kalau aturannya salah, yang kena pertama itu UMKM dan anak muda yang jualan online," ujar Firman. Rabu (11/11/2026).
Dalam RDPU bersama idEA, Baleg DPR RI mendalami sejumlah isu penting, di antaranya penerapan prinsip safe harbor bagi platform digital. Prinsip tersebut dinilai perlu memberikan perlindungan kepada penyelenggara platform agar tidak otomatis dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan penjual, sepanjang platform bertindak cepat menindaklanjuti laporan dan menghapus konten atau produk yang melanggar.
Selain itu, pembahasan juga mencakup mekanisme identifikasi barang bajakan dan barang asli agar tidak terjadi kesalahan dalam penindakan yang justru merugikan pelaku UMKM. Persoalan royalti atas penggunaan lagu maupun foto untuk kepentingan promosi di platform digital juga menjadi perhatian, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab membayar royalti serta perlunya mekanisme yang adil dan transparan.
Sementara itu, dalam RDPU bersama Microsoft, Baleg menggali masukan terkait tantangan perlindungan hak cipta di tengah perkembangan teknologi AI. Salah satu isu yang dibahas adalah kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta penggunaan karya pencipta Indonesia sebagai bahan pelatihan teknologi AI tanpa persetujuan pemiliknya.
Persoalan pembajakan perangkat lunak (software) juga menjadi perhatian, termasuk potensi kerugian yang ditimbulkan dan langkah mendorong masyarakat serta pelaku usaha untuk menggunakan perangkat lunak legal.
Di sisi lain, Baleg turut mendalami pentingnya pengaturan pengecualian penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Dengan demikian, dosen dan mahasiswa tetap memiliki ruang untuk memanfaatkan karya cipta dalam kegiatan akademik tanpa dibayangi kekhawatiran tuntutan hukum.
Firman menegaskan, penyusunan RUU Hak Cipta harus mengedepankan keseimbangan antara perlindungan terhadap pemilik karya dan keberlangsungan ekosistem ekonomi digital.
"Kami tidak mau RUU ini hanya melindungi yang besar. UMKM, kreator pemula, dan pelajar juga harus dilindungi. Tapi inovasi digital juga jangan sampai mati karena aturan yang terlalu kaku," pungkas Firman.
