BPS Ungkap Pentingnya Data Kesejahteraan dalam Menentukan Penerima Bantuan BSPS

by Malik Sihite |
BPS Ungkap Pentingnya Data Kesejahteraan dalam Menentukan Penerima Bantuan BSPS
Penampakan ruangan dalam rumah yang telah selesai dibedah oleh Kementerian PKP di kawasan Menteng Atas, Jakarta Selatan. Foto: Telusur/Malik Sihite

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa data kesejahteraan masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah, agar program pemerintah tepat sasaran.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, data kesejahteraan menjadi salah satu acuan dalam mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan perbaikan rumah.

Dalam program bedah rumah yang diintervensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, penerima bantuan berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4.

"Jadi, dari hasil pendataan yang kami lakukan, kami menemukan bahwa yang diintervensi oleh Pak Menteri ini adalah di antara desil 1 dan 4. Salah satu kriteria kelayakan untuk menerima bantuan rumah ini sudah dipenuhi," kata Amalia saat mendampingi Maruarar meninjau rumah yang telah selesai dibedah di kawasan Menteng Atas, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Dia menambahkan, penentuan penerima bantuan tidak hanya mengacu pada kelompok kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, lanjut Amalia, juga mempertimbangkan sejumlah aspek lain, seperti kondisi keuangan penerima serta informasi terkait tanah.

Kriteria tersebut kemudian dilengkapi dengan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan sasaran program.

"Pak Menteri telah melihat bagaimana kekuatan keuangannya, kemudian informasi tanah dan lain sebagainya. Beberapa kriteria itulah hasil kriteria dari BPS. Ditambah dengan pengecekan lapangan masing-masing sehingga bantuan ini jadi lebih tepat sasaran," papar Amalia.

Amalia pun mengungkapkan, persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan di Jakarta. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 821 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta. Sementara di Jakarta Pusat jumlahnya mencapai sekitar 60 ribu rumah.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar tak hanya meninjau rumah yang telah selesai direnovasi. Dia juga menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada warga sekitar serta mengunjungi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan dan Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo.

Editor: Risyad.

Komentar

Berita Terkait