telusur.co.id - Gangguan konektivitas internet akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang. Ia mendorong pemerintah mempercepat revitalisasi Base Transceiver Station (BTS), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Andina menilai penguatan infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan masyarakat tetap terhubung, termasuk di tengah kondisi darurat yang mengganggu jaringan komunikasi. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar BTS yang mengalami gangguan dapat segera diperbaiki.
“Terakhir kami meminta di tahun depan adanya revitalisasi BTS-BTS yang ada di Kalimantan, terutama di daerah 3T, supaya ada koordinasi dari pemerintah pusat dan juga pemda,” kata Andina kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (16/9/2026).
Andina menyoroti masih adanya BTS yang secara fisik telah terpasang, namun belum mampu memberikan layanan jaringan secara optimal. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diidentifikasi dan ditangani agar tidak memperluas wilayah blank spot atau area yang mengalami keterbatasan akses komunikasi.
“Kita juga harus melihat BTS yang tidak berfungsi dengan baik, supaya cepat segera diperbaiki dan juga supaya kita mengatasi blank spot yang ada di Kalimantan terutama Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ketua DPP Garnita Malahayati NasDem itu mengakui persoalan konektivitas masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia menyebut terdapat BTS yang keberadaannya sudah tersedia, tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya.
“Ada beberapa yang tidak (berfungsi). Ada BTS-nya, tapi tidak berfungsi,” kata Andina.
Menurut Andina, persoalan jaringan internet semakin penting di tengah kebutuhan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Gangguan sinyal dikhawatirkan menghambat aktivitas belajar mengajar, terutama bagi pelajar di wilayah terdampak karhutla.
“Apalagi dalam keadaan seperti ini ada PJJ, jadi kita harapkan sekolah juga tidak terganggu dengan adanya masalah sinyal ini,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah memastikan infrastruktur telekomunikasi dapat mendukung keberlangsungan pendidikan masyarakat, sehingga keterbatasan jaringan tidak menjadi hambatan tambahan bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Lebih lanjut, Andina menyampaikan pemerintah daerah telah menunjukkan kesiapan untuk menangani persoalan blank spot di Kalimantan Tengah. Penanganan tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar perbaikan konektivitas dapat segera ditindaklanjuti.
“Sudah siap tadi, langsung didelegasikan kepada Pak Wamen untuk langsung mengurus blank spot yang ada di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Dorongan revitalisasi BTS ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat pemerataan akses telekomunikasi di Kalimantan, sekaligus menjaga agar kebutuhan komunikasi dan pendidikan masyarakat tetap berjalan di tengah gangguan akibat karhutla.
