telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyatakan dukungannya terhadap pengakuan ojek online (ojol) sebagai bagian dari sistem angkutan umum nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan status tersebut harus dibarengi aturan tegas mengenai standar keselamatan kendaraan dan perlindungan sosial bagi pengemudi.
Menurut Mori, pengakuan ojol sebagai angkutan umum tidak boleh sekadar menjadi perubahan status dalam regulasi. Pemerintah harus memastikan adanya standar keselamatan yang jelas, termasuk kewajiban pemeriksaan kendaraan secara berkala.
Ia menilai selama ini terdapat ketimpangan aturan antara kendaraan yang digunakan untuk layanan ojol dan angkutan umum konvensional seperti taksi.
Kendaraan ojol yang masih berstatus kendaraan pribadi tidak diwajibkan menjalani pemeriksaan berkala sebagaimana kendaraan angkutan umum, meskipun setiap hari digunakan untuk mengangkut penumpang.
“Kalau masuk dalam angkutan umum, tentu harus ada standar yang sama. Kendaraannya harus diperiksa secara berkala, termasuk aspek keselamatannya,” ujar Mori melalui keterangan yang diterima, Rabu (11/11/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan, standar kelayakan kendaraan menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan apabila ojol resmi masuk dalam skema angkutan umum.
Pemeriksaan rutin diperlukan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dengan demikian, keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengemudi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan transportasi.
Menurut Mori, masyarakat sebagai pengguna jasa berhak mendapatkan kepastian bahwa kendaraan yang mereka tumpangi berada dalam kondisi aman dan layak beroperasi.
Soroti Nasib dan Perlindungan Pengemudi Ojol
Selain persoalan keselamatan kendaraan, Mori juga menyoroti perlunya jaminan perlindungan sosial bagi para pengemudi ojol.
Ia mengingatkan bahwa pengemudi setiap hari menghadapi berbagai risiko di jalan raya, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga gangguan kesehatan akibat tingginya aktivitas kerja.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang mengatur perlindungan asuransi dan jaminan kesehatan bagi para pengemudi.
“Jangan-jangan asuransinya tidak ada, mungkin kesehatannya juga tidak ada jaminan. Ini yang perlu kita pikirkan,” ungkapnya.
Mori berpandangan, pengakuan ojol sebagai angkutan umum harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola transportasi berbasis aplikasi secara menyeluruh.
Regulasi yang disusun pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan penyelenggara layanan, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum, keselamatan, dan perlindungan bagi pengemudi maupun penumpang.
Ia berharap kejelasan aturan tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan ojol sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan berkeadilan.
Mori juga menegaskan bahwa dukungannya terhadap pengakuan ojol sebagai angkutan umum merupakan pandangan pribadi, bukan sikap resmi Komisi V DPR RI. Meski demikian, ia menyebut isu tersebut turut menjadi perhatian sebagian besar anggota Komisi V.
