Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara di luar prosedur hukum merupakan persoalan serius yang dapat mengancam kedaulatan negara.
Menurut Firman, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelanggaran privasi, mengingat Kepala Negara merupakan simbol negara dan representasi kedaulatan bangsa.
Menanggapi isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Firman mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak dalam polemik mengenai siapa yang bersalah. Ia meminta masyarakat menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses penanganannya kepada aparat penegak hukum.
"Saya tidak ingin kita semua terjebak dalam polemik siapa salah siapa benar, karena proses hukum sedang berjalan. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan," ujar Firman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Namun, dia menegaskan, tindakan apa pun terhadap Kepala Negara yang dilakukan di luar prosedur hukum harus disikapi secara serius.
"Kepala Negara itu bukan hanya pribadi. Kepala Negara adalah simbol negara, simbol kedaulatan bangsa. Beliau adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia di mata dunia. Karena itu, tindakan apa pun terhadap Kepala Negara di luar prosedur hukum harus kita sikapi dengan sangat serius," tegasnya.
Firman menjelaskan, penyadapan dalam negara hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan landasan hukum yang jelas, memperoleh izin dari pejabat berwenang, serta ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum.
Jika dilakukan di luar ketentuan tersebut, penyadapan berpotensi menjadi tindakan melawan hukum. Terlebih, apabila sasarannya adalah Kepala Negara, dampaknya dapat meluas hingga menyangkut keamanan dan kedaulatan nasional.
Ia menguraikan setidaknya tiga alasan mengapa dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara menjadi ancaman serius.
Pertama, berpotensi membocorkan rahasia negara. Menurut Firman, komunikasi seorang Presiden tidak hanya menyangkut urusan pribadi, tetapi juga mencakup pertahanan, diplomasi, keamanan nasional, dan berbagai kepentingan strategis bangsa.
"Kalau itu direkam dan dikuasai pihak yang tidak berhak, maka kedaulatan kita bisa bocor dari dalam, sebelum musuh dari luar datang," katanya.
Kedua, dapat melemahkan wibawa negara. Firman menilai keamanan komunikasi Kepala Negara merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan internasional. Jika Presiden tidak memiliki jaminan keamanan dalam berkomunikasi, hal itu dapat memunculkan keraguan negara lain terhadap kemampuan Indonesia melindungi institusi kenegaraannya.
Ketiga, berpotensi mengganggu kedaulatan rakyat. Firman mengingatkan bahwa Presiden merupakan pemegang mandat rakyat melalui mekanisme konstitusional. Karena itu, hasil penyadapan ilegal tidak boleh digunakan untuk memengaruhi atau menekan proses pengambilan keputusan Presiden.
"Kalau seorang Presiden dalam mengambil keputusan dibayang-bayangi oleh hasil penyadapan yang tidak sah, maka yang berkuasa bukan lagi rakyat, tetapi pemilik hasil sadapan itu. Ini yang harus kita cegah bersama," ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Politik, Firman juga menyoroti potensi dampak persoalan tersebut terhadap iklim investasi dan dunia usaha.
Menurut dia, kepastian hukum dan stabilitas politik merupakan dua faktor penting yang menjadi pertimbangan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Dunia usaha itu butuh kepastian hukum dan stabilitas politik. Investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan melihat apakah negara ini aman dan apakah hukumnya tegak. Kalau institusi negara tertinggi saja bisa disadap di luar prosedur, investor tentu akan bertanya-tanya bagaimana dengan keamanan usaha kami," katanya.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Firman menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas dugaan penyadapan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, DPR RI dan pemerintah diminta segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan yang masih tertunda di Badan Legislasi DPR RI. Menurut dia, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai kewenangan penyadapan, mekanisme perizinan, jenis perkara yang dapat menjadi dasar penyadapan, serta batas waktu pelaksanaannya.
Ketiga, masyarakat diminta tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak masyarakat menjadikan persoalan ini sebagai momentum memperkuat prinsip negara hukum.
"Ini bukan soal membela satu orang. Ini soal membela negara. Hari ini yang menjadi objek adalah Presiden Prabowo. Besok, bisa saja presiden siapa pun. Karena itu, kita harus memastikan bahwa institusi kepresidenan sebagai simbol kedaulatan negara harus kita lindungi bersama sesuai konstitusi," pungkas Firman. [ham]
-thumbnail.webp)
