-preview.webp)
telusur.co.id - PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai yang selama ini kerap berada di jalur politik berbeda, kini membuka ruang komunikasi di parlemen. Di tengah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kedekatan keduanya memunculkan pertanyaan: apakah ini sekadar komunikasi antar fraksi atau awal terbentuknya konfigurasi politik baru?
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, komunikasi tersebut tidak bisa langsung dibaca sebagai lahirnya koalisi permanen.
Menurutnya, PDIP dan PKS memiliki perbedaan ideologi, basis pemilih, dan rekam jejak koalisi. Namun, dalam politik, perbedaan tidak selalu menghalangi kerja sama ketika ada kepentingan yang beririsan.
“Ini bukan soal kawin ideologi, melainkan kemungkinan kawin kepentingan. Dua partai tidak harus punya pandangan yang sama tentang segala hal untuk menemukan titik temu dalam satu persoalan politik,” ujar Arifki dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Perbedaan jalur politik keduanya terlihat jelas pada Pilpres 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, sedangkan PKS mendukung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar. Keduanya berangkat dari konfigurasi politik yang berbeda, dengan basis dukungan dan pertimbangan strategis masing-masing. Karena itu, ketika komunikasi keduanya kini mengemuka, yang menarik bukan sekadar pertemuannya, melainkan kepentingan apa yang membuat dua partai tersebut mulai menemukan ruang bersama.
Arifki menyebut fenomena ini sebagai “koalisi irisan”: kerja sama yang lahir bukan karena seluruh pandangan politik telah menyatu, melainkan karena ada persoalan tertentu yang mempertemukan kepentingan. Istilah ini, menurutnya, membantu menjelaskan mengapa partai yang berbeda kubu dalam pemilu bisa membangun komunikasi tanpa harus membentuk aliansi permanen.
“Dalam politik, tidak semua kedekatan berujung perkawinan. Ada yang hanya bertemu karena kepentingannya bersinggungan. Jadi, jangan buru-buru membaca komunikasi PDIP–PKS sebagai koalisi besar,” katanya.
Namun, Arifki mengingatkan bahwa kesamaan perhatian terhadap Gibran tidak otomatis berarti PDIP dan PKS memiliki tujuan politik yang identik. Keduanya bisa saja memiliki alasan, kalkulasi, dan target yang berbeda dalam merespons persoalan yang sama.
“Bisa jadi mereka bertemu pada isu yang sama, tetapi membawa kepentingan yang berbeda. Karena itu, jangan hanya melihat siapa yang duduk bersama, tetapi perhatikan juga agenda apa yang mereka bawa dan keputusan apa yang kemudian mereka ambil,” jelasnya.
Ia menilai ujian terbesar bagi kedekatan PDIP–PKS justru muncul ketika polemik Gibran tidak lagi menjadi pusat perhatian. Jika keduanya tetap memiliki agenda bersama dalam isu-isu strategis lain, komunikasi itu bisa berkembang menjadi kerja sama yang lebih terstruktur. Sebaliknya, jika kedekatan mereda ketika isu berubah, hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai solidaritas situasional.
“Bagi saya, ini menarik karena memperlihatkan bahwa sekat politik bisa mencair ketika kepentingan bertemu. Tetapi apakah ini akan menjadi koalisi yang bertahan lama atau hanya persinggungan sesaat? Jawabannya tidak ada pada pertemuan hari ini, melainkan pada keputusan politik mereka berikutnya,” tutupnya.[Nug]
