telusur.co.id - Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi ujian bagi daya tahan koalisi gemuk untuk merapikan barisan dan menyatukan beragam kepentingan.
Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengatakan, dukungan luas partai politik dan masuknya figur dari kubu berseberangan memang memperkuat pemerintahan, namun menyimpan pekerjaan rumah agar arah kebijakan tidak kehilangan fokus. Agenda keberlanjutan yang diusung Prabowo sejak Pilpres 2024 tidak otomatis menghasilkan basis politik yang mandiri.
"Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya. Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri dengan membuka ruang dukungan Megawati atau faksi yang kalah di Pilpres 2024," ujar Arifki dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Dia menilai, masuknya figur oposisi merupakan strategi akomodasi atau politik rangkul semua demi meredam gejolak dan menjaga stabilitas, namun konsekuensinya semakin banyak kepentingan yang harus dikelola.
"Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda," lanjutnya.
Arifki menyebut tantangan konsolidasi tidak hanya dari jumlah partai pendukung, tetapi juga keberadaan empat poros kekuatan utama di balik koalisi yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara yang memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik tidak selalu searah.
Ia mengingatkan pemerintah harus memastikan koalisi besar tidak berubah menjadi kapal besar dengan banyak nakhoda yang terkesan solid di atas kertas, tetapi kepentingannya sudah mengarah ke Pilpres 2029.
"Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029," jelas Arifki.
Menurutnya perbedaan kepentingan akan semakin mencolok ketika pembicaraan Pemilu 2029 mengemuka dan koalisi yang kini kompak bisa memasuki fase uji retak saat kepentingan elektoral mengeras.
"Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya," tegasnya.
Arifki menilai dua tahun pertama menjadi pembuktian apakah akomodasi politik Prabowo-Gibran berkembang menjadi soliditas berkelanjutan atau sekadar gencatan senjata yang menyimpan persaingan.
"Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan. Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029," pungkasnya.[Nug]
