Informasi tentang mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakubiming Raka dari jabatannya beredar santer di publik. Bagaimana kelanjutan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR jika wapres benar-benar mundur dari jabatannya?
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan pihaknya menghormati atas pengunduran Wapres jika kabar tersebut benar adanya.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” tegas Khozin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Anggota DPR Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini mengatakan proses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) secara resmi diusulkan lebih dari 120 anggota dari seluruh fraksi di DPR.
“Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tegas Khozin.
Namun demikian, Khozin mengatakan apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tak berlanjut karena kehilangan objek, serta kemudian akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
“Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari MPR memilih wapres,” tegas Khozin.
Lebih lanjut ia menguraikan, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden, Presiden mengusulkan 2 calon wakil presiden beserta kelengkapannya kepada pimpinan MPR.
“Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden diminta untuk mengusulkan dua nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wapres,” sebut Khozin.
Khozin menegaskan apapun bentuk penyelesaian persoalan ijazah Wapres, apakah melalui mekanisme HMP atau pengunduran diri, ia berharap persoalan tersebut segera berakhir.
“Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita,” tandas Khozin.
Langkah evaluatif dan korektif terkait regulasi kepemiluan termasuk pengetatan mekanisme tahapan pendaftaran, selanjutnya akan diakomodir dalam revisu UU Pemilu.
“Kebetulan saat ini kami di panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan, sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini jadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” tegas Khozin. [ham]
