Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmen penuhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI). Langkah tegas tersebut mencakup rencana audit terhadap aliran dana non-APBN guna menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub serta ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah pusat mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada FFI melalui PSSI untuk kepentingan pemusatan latihan dan pembiayaan tim nasional futsal.
Menurut Yunus, proses pengusulan kebutuhan anggaran tersebut turut melibatkan pihak FFI sebagai induk organisasi yang menaungi cabang olahraga futsal di Indonesia. Dengan demikian, perencanaan program tidak disusun secara sepihak oleh PSSI, melainkan berdasarkan kebutuhan riil yang diajukan oleh pengurus federasi.
Yunus menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan PSSI selalu dijalankan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Setiap tahunnya, PSSI secara rutin menyusun laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dipaparkan langsung kepada seluruh anggota dalam Kongres PSSI.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi, di Jakarta.
Kendati demikian, Yunus menekankan bahwa persoalan terkait tunggakan subsidi klub yang kerap terlambat serta ketiadaan insentif bagi AFP merupakan ranah permasalahan yang berbeda. Pembiayaan untuk kebutuhan operasional klub dan asosiasi daerah tersebut seharusnya bersumber dari pos pendanaan non-APBN, seperti dana sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan sah organisasi lainnya.
Oleh karena itu, PSSI memutuskan untuk turun tangan melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan keuangan non-APBN di tubuh FFI. Pemeriksaan ini mencakup penelusuran sumber-sumber pendapatan, perputaran arus kas (cash flow), efektivitas penggunaan anggaran, hingga pemenuhan kewajiban organisasi kepada klub-klub peserta kompetisi dan asosiasi tingkat provinsi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” tegas Yunus Nusi.
PSSI memastikan bahwa langkah audit ini ditempuh semata-mata untuk memastikan roda organisasi berjalan secara sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pasalnya, pencapaian prestasi gemilang Timnas Futsal Indonesia di kancah internasional harus berjalan beriringan dengan kesehatan finansial organisasi, kepastian keberlangsungan kompetisi, serta dukungan nyata bagi klub dan asosiasi di daerah.
“Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional. Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” pungkasnya.
-thumbnail.webp)