PEKANBARU, Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau I, Dewi Juliani, menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Riau meski kuota bahan bakar minyak (BBM) disebut telah terpenuhi.
Dewi menilai, kondisi tersebut menunjukkan persoalan BBM di Riau tidak cukup dijawab hanya dengan menambah kuota. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan distribusi hingga tingkat SPBU berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kalau kuotanya sudah terpenuhi, tetapi masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU, berarti ada persoalan yang harus kita telusuri. Apakah distribusinya, mekanisme penyalurannya, atau ada persoalan lain di lapangan,” kata Dewi dalam rapat koordinasi terkait distribusi BBM di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).
Menurut legislator dari PDI Perjuangan ini, evaluasi diperlukan terlebih setelah Pemerintah Provinsi Riau mengajukan tambahan kuota BBM. Ia mengingatkan penambahan alokasi tidak akan efektif apabila persoalan utama justru berada pada mata rantai distribusi.
“Jangan sampai kita hanya berbicara soal penambahan kuota, sementara kuota yang ada belum kita pastikan tersalurkan secara optimal dan sesuai peruntukannya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah BBM tersedia ketika mereka datang ke SPBU, bukan sekadar angka kuota di atas kertas,” ujarnya.
Dewi meminta Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait melakukan pemetaan terhadap pola distribusi BBM, mulai dari terminal atau titik suplai hingga penyaluran kepada masyarakat.
Pengawasan, kata dia, juga perlu diperkuat untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Kita harus tahu titik masalahnya ada di mana. Kalau suplai tersedia, harus dicek bagaimana distribusinya sampai ke SPBU, berapa yang diterima, bagaimana penyalurannya, dan apakah semuanya benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Dewi.
Ia menilai pemeriksaan berdasarkan kondisi faktual di lapangan lebih penting daripada sekadar mengambil kebijakan penambahan kuota tanpa mengetahui penyebab antrean.
“Penambahan kuota tentu bisa menjadi salah satu langkah, tetapi itu bukan satu-satunya jawaban. Yang paling penting adalah memastikan tata kelola distribusinya benar sehingga penambahan kuota benar-benar berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dugaan Penyimpangan Disorot
Dalam rapat tersebut, mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, turut menyoroti dugaan penyimpangan distribusi BBM.
Edy menduga adanya praktik mafia BBM yang memanfaatkan perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
Terkait dugaan tersebut, Dewi menekankan setiap indikasi penyimpangan perlu diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan bukti.
Menurut dia, pengawasan distribusi menjadi penting agar BBM bersubsidi tidak keluar dari sasaran penerima yang seharusnya.
“Kalau memang ditemukan indikasi penyimpangan, tentu harus diperiksa. Jangan dibiarkan karena yang dirugikan akhirnya masyarakat yang memang membutuhkan BBM tersebut,” kata Dewi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Achmad, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, serta perwakilan organisasi masyarakat, termasuk GMKR Riau dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB).
Dewi berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya menghasilkan solusi yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilannya sederhana: antrean berkurang, BBM tersedia, distribusi tepat sasaran, dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan bakar. Itu yang harus kita selesaikan bersama,” pungkasnya.
