telusur.co.id – Program kesejahteraan sosial, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga agenda pemberantasan korupsi dinilai menjadi sejumlah faktor yang mendorong kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat politik sekaligus Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, menyampaikan hal tersebut saat menanggapi hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen.
Menurut Heri, tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari penilaian masyarakat terhadap berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
“Berdasarkan temuan survei seperti dari Parameter Politik Indonesia, kepuasan masyarakat mayoritas ditopang oleh beberapa aspek konkret,” kata Heri di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi penilaian publik adalah program kesejahteraan sosial. Bantuan sosial (bansos), layanan pendidikan, pemenuhan gizi melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta layanan kesehatan menjadi sejumlah aspek yang mendapat perhatian masyarakat.
Menurutnya, program-program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Karena itu, pelaksanaan dan manfaatnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Faktor lainnya adalah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kebutuhan pokok. Heri menilai, stabilitas harga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Stabilitas harga dan ekonomi: upaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan kontrol terhadap kebutuhan pokok dianggap cukup membantu daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.
Selain itu, agenda pemberantasan korupsi, penguatan ketahanan pangan, dan upaya mencapai swasembada juga dinilai turut memengaruhi persepsi publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Langkah-langkah dalam pendekatan pemberantasan korupsi serta program mercusuar seperti ketahanan pangan dan swasembada turut mendongkrak citra positif,” kata Heri.
Meski demikian, Heri menekankan bahwa persepsi positif masyarakat perlu diikuti pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan memberikan manfaat nyata.
Dengan demikian, kepuasan publik tidak hanya ditentukan oleh peluncuran program, tetapi juga oleh hasil dan dampaknya bagi masyarakat.
Ia mengingatkan, tingginya angka kepuasan dalam survei tidak serta-merta berarti pemerintah terbebas dari persoalan maupun tantangan dalam menjalankan pemerintahan.
“Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta munculnya oknum yang menyelewengkan kepercayaan publik selalu ada. Oleh karena itu, komitmen pemerintah Prabowo Subianto memasuki sisa waktu pengabdiannya harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia,” pungkasnya.[Nug]
-thumbnail.webp)
