telusur.co.id β Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak pemerintah bergerak cepat menyelamatkan dan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban penipuan perekrutan kerja di Rusia hingga berakhir menjadi tentara dan terlibat dalam medan perang.
Netty menegaskan, negara tidak boleh tinggal diam ketika warganya yang berangkat ke luar negeri dengan harapan memperoleh kehidupan lebih baik justru terjebak dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa.
"Masyarakat berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih layak. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan keselamatan jiwa dan raga. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri,β tegas Netty dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/11).
Menurut Netty, pemerintah harus mengambil langkah luar biasa melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Setidaknya, ada tiga langkah mendesak yang perlu segera dilakukan untuk menangani persoalan tersebut.
Pertama, memastikan keselamatan dan mempercepat pemulangan WNI.
Netty meminta Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow dan KBRI Kyiv segera mengidentifikasi keberadaan serta kondisi seluruh WNI yang terindikasi terlibat dalam perekrutan tersebut.
Ia menilai, komunikasi diplomatik harus segera diintensifkan, disertai pendampingan konsuler dan persiapan langkah pemulangan agar para WNI dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat.
"Pemerintah harus segera mengintensifkan komunikasi diplomatik, memberikan pendampingan konsuler, dan menyiapkan langkah pemulangan bagi mereka ke Indonesia," katanya.
Kedua, membongkar jaringan perekrut hingga ke aktor utama.
Netty mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang telah mengungkap jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Namun, ia mengingatkan agar proses penyelidikan tidak berhenti pada pelaku perekrutan di lapangan.
Menurutnya, aparat harus menelusuri seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut, perantara, penyandang dana, hingga pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
"Penanganannya tidak boleh berhenti pada perekrut lapangan. Seluruh jaringan harus diungkap agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dengan modus serupa,β ujarnya.
Ketiga, memperketat pengawasan dan mencegah penipuan kerja luar negeri.
Netty mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Kementerian Luar Negeri, kepolisian, dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja ke luar negeri.
Pengawasan tersebut, kata dia, harus mencakup tawaran pekerjaan melalui media sosial maupun jalur informal yang kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menjerat calon pekerja migran.
Ia menegaskan, bekerja di luar negeri merupakan hak masyarakat yang harus didukung negara melalui sistem perlindungan yang kuat. Karena itu, setiap proses perekrutan dan penempatan pekerja migran wajib berlangsung secara aman, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
"Tujuan bekerja ke luar negeri adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan mempertaruhkan nyawa di medan perang. Pemerintah perlu bergerak cepat agar WNI yang masih terjebak segera mendapatkan perlindungan dan kepastian," pungkasnya.
Netty berharap kasus ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia, sekaligus memastikan tidak ada lagi warga yang menjadi korban iming-iming pekerjaan di luar negeri yang berujung pada eksploitasi dan ancaman keselamatan jiwa.